Oleh: Indria Febriansyah
Kasus kekerasan yang menimpa aktivis Andrie Yunus kembali menguji kedewasaan publik Indonesia dalam menyikapi sebuah peristiwa politik. Dalam hitungan jam setelah kabar itu beredar, ruang publik langsung dipenuhi tuduhan, kesimpulan prematur, dan narasi yang dengan cepat menunjuk negara sebagai pelaku utama.
Fenomena ini bukan hal baru dalam politik modern. Kita hidup di era di mana opini sering kali dibangun lebih cepat daripada fakta dikumpulkan. Media sosial mempercepat emosi, sementara proses hukum berjalan dengan ritme yang jauh lebih lambat. Akibatnya, yang sering muncul di permukaan bukanlah kebenaran, melainkan persepsi yang telah diarahkan.
Di titik inilah masyarakat perlu menjaga disiplin berpikir.
Sebuah peristiwa kekerasan terhadap aktivis memang harus dipandang serius. Negara wajib hadir, aparat penegak hukum wajib bertindak, dan keadilan bagi korban harus ditegakkan. Namun menyimpulkan bahwa negara otomatis menjadi dalang sebelum penyelidikan selesai adalah bentuk kemalasan intelektual sekaligus jebakan propaganda.
Dalam kajian politik dan keamanan, dikenal istilah operasi false flag sebuah skenario di mana suatu peristiwa sengaja dirancang agar publik menyalahkan pihak tertentu. Tujuannya jelas: memanipulasi persepsi, memancing kemarahan publik, dan pada akhirnya mendelegitimasi kekuasaan yang sedang berjalan.
Dalam konteks Indonesia hari ini, kita sedang berada dalam fase transisi kepemimpinan nasional yang penuh dinamika. Situasi seperti ini selalu menjadi ladang subur bagi operasi informasi. Narasi yang muncul sering kali bukan bertujuan mencari kebenaran, melainkan membangun kesimpulan yang sudah dirancang sejak awal.
Karena itu, pendekatan yang lebih matang adalah analisis kontra-intelijen:
bukan hanya bertanya siapa pelakunya, tetapi juga siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa ini.
Jika sebuah kasus langsung dipakai untuk menyerang legitimasi pemerintah, menggiring opini internasional, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi negara, maka wajar jika publik bertanya: apakah ini murni kriminalitas, atau ada skenario politik yang lebih besar di belakangnya?
Namun di tengah kabut informasi itu, negara juga tidak boleh diam.
Kita patut mencatat langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang langsung memberikan atensi dan memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan. Respons cepat seperti ini penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi liar yang justru merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
Atensi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak alergi terhadap kritik maupun kasus yang melibatkan aktivis. Sebaliknya, negara berkewajiban memastikan bahwa hukum berjalan tanpa tekanan politik dari pihak mana pun.
Kami dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia memberikan apresiasi atas langkah cepat Presiden Prabowo dalam menangani persoalan ini. Respons tegas dan profesional seperti ini adalah sinyal bahwa negara hadir untuk menjaga stabilitas sekaligus menjamin keadilan.
Namun pada saat yang sama, masyarakat juga memikul tanggung jawab moral: jangan mudah terpancing provokasi.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang cepat marah, melainkan bangsa yang mampu menahan diri sampai kebenaran benar-benar terungkap.
Biarkan penyelidikan berjalan.
Biarkan fakta berbicara.
Karena dalam politik modern, perang terbesar bukan lagi perang senjata—melainkan perang persepsi.
Dan bangsa yang kalah dalam perang persepsi biasanya bukan karena kurang kekuatan, tetapi karena kehilangan kedisiplinan berpikir.
About the Author
