Peringatan Tegas: Jaga Marwah Presiden Prabowo, Jangan Lempar Tai ke Lingkaran Tani Merdeka!
Kami, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sebagai bagian dari barisan relawan yang sejak awal berdiri tegak mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto, merasa perlu menyampaikan peringatan sekaligus pengingat di tengah dinamika isu yang sedang berkembang di ruang publik.
Saat ini, perhatian publik tertuju pada kebijakan yang diambil oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang menjabat sejak Februari–Maret 2026. Ia menjadi sorotan setelah muncul kebijakan impor mobil pikap Mahindra 4×4 dari India yang disebut akan digunakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Sebagian unit kendaraan tersebut bahkan dikabarkan telah tiba di Surabaya. Namun langkah ini langsung menuai protes dari sejumlah produsen otomotif dalam negeri dan mendapatkan perhatian serius dari DPR RI. Beberapa anggota parlemen bahkan meminta agar kebijakan impor tersebut ditunda atau dievaluasi kembali.
Joao Angelo sempat memberikan klarifikasi bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk operasional koperasi desa, terutama dalam mendukung mobilitas distribusi program pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun situasi semakin menjadi sorotan ketika yang bersangkutan tidak menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 11 Maret 2026 dengan alasan kesehatan.
Bagi kami, persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai keputusan bisnis atau logistik operasional. Isu ini menyentuh dimensi yang jauh lebih sensitif: perlindungan industri nasional, keberpihakan pada produksi dalam negeri, serta konsistensi kebijakan pemerintahan dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.
Hal lain yang membuat persoalan ini semakin sensitif adalah fakta bahwa Joao Angelo dikenal memiliki kedekatan dengan lingkaran gerakan Tani Merdeka Indonesia—sebuah gerakan akar rumput yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjuangan kemandirian pangan nasional.
Struktur Tani Merdeka sendiri sangat erat dengan visi pemerintahan saat ini. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang berada dalam lingkaran strategis pembangunan pertanian nasional, di antaranya:
Ketua Dewan Pembina: Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian yang memimpin berbagai program pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan.
Ketua Dewan Penasehat: Prabowo Subianto.
Ketua Umum DPP: Don Muzakir yang membangun jaringan organisasi hingga ke tingkat desa.
Gerakan Tani Merdeka selama ini dikenal fokus memperjuangkan hak-hak petani, memastikan pupuk subsidi tepat sasaran, melakukan konsolidasi kekuatan akar rumput, serta menjadi benteng yang melawan berbagai fitnah terhadap pemerintahan.
Namun di tengah berbagai polemik tersebut, muncul pula isu yang jauh lebih serius di lapangan yang tidak boleh diabaikan: dugaan ketidaksesuaian anggaran dalam pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih.
Di berbagai daerah mulai beredar laporan dari bawah bahwa pembangunan gedung koperasi yang secara anggaran disebut mencapai Rp1,6 miliar per unit, pada praktiknya hanya terealisasi di lapangan sekitar Rp700 juta hingga Rp900 juta saja. Jika informasi ini benar adanya, maka terdapat selisih anggaran yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
Kami menegaskan bahwa program koperasi desa adalah program strategis negara yang bertujuan membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat kemandirian rakyat. Program ini tidak boleh tercemar oleh praktik permainan anggaran atau kepentingan segelintir pihak.
Karena itu kami menyampaikan pesan yang sangat jelas:
Jangan bermain-main dengan anggaran rakyat.
Jangan jadikan program Presiden sebagai ladang bancakan.
Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini baik di tingkat pusat maupun daerah kami mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara adalah amanah rakyat.
Kami juga menyampaikan peringatan secara terbuka kepada jajaran pengelola program, termasuk kepada Direktur Utama Agrinas, Jaga marwah Presiden Prabowo. Jangan sampai kebijakan atau pelaksanaan program di lapangan justru menjadi “tai politik” yang dilemparkan ke arah pemimpin kami.
Kami tidak berbicara dalam semangat permusuhan. Kami berbicara sebagai saudara seperjuangan yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan pemimpin yang kami dukung.
Jangan sampai kebijakan yang tidak transparan atau pelaksanaan program yang tidak akuntabel dimanfaatkan oleh pihak-pihak oposisi untuk menyerang pemerintahan. Jangan sampai program yang seharusnya memperkuat desa malah berubah menjadi sumber kontroversi nasional.
Langkah terbaik adalah melakukan audit terbuka, transparansi anggaran, serta konsolidasi dengan DPR dan masyarakat desa agar program Koperasi Desa Merah Putih benar-benar menjadi solusi bagi rakyat, bukan sumber kecurigaan.
Kami di Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia tidak akan pernah menjadi penonton pasif. Kami siap menjadi mitra kritis yang mengingatkan, mengawal, dan mendampingi setiap kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun satu prinsip harus tetap dijaga bersama:
Program rakyat tidak boleh menjadi bumerang politik.
Kebijakan pemerintah harus memperkuat, bukan melemahkan, marwah Presiden.
Mari kita konsolidasikan kekuatan untuk kesejahteraan petani Indonesia. Mari kita jaga persatuan barisan perjuangan. Dan mari kita pastikan bahwa setiap langkah kebijakan tetap sejalan dengan visi besar:
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Yogyakarta, 12 Maret 2026
Indria Febriansyah
Ketua Umum
Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
About the Author
