Oleh: Indria Febriansyah
Di negeri ini ada satu fenomena menarik: semakin panjang gelar seseorang, semakin percaya diri ia menjelaskan masa depan pendidikan meskipun kontribusinya justru makin tipis. Ada yang gemar membranding diri sebagai intelektual, akademisi, bahkan disebut “pemikir pendidikan”. Gelarnya mentereng, PhD dari kampus luar negeri, berbicara fasih tentang teori pendidikan global, dan sering mengutip konsep-konsep Barat seolah itu adalah wahyu terakhir bagi peradaban.
Contoh yang sering muncul dalam diskusi publik adalah figur seperti Anies Baswedan. Gelar akademiknya tentu tidak bisa diperdebatkan. Ia meraih PhD dari universitas ternama dan pernah mendapat kesempatan emas menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kesempatan yang bagi banyak orang adalah panggung besar untuk melakukan perubahan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia.
Namun di situlah satirnya.
Ketika seorang akademisi mendapat kekuasaan nyata untuk memperbaiki sistem pendidikan, yang muncul justru bukan revolusi pendidikan rakyat, melainkan parade seminar, jargon, dan konsep manajemen pendidikan yang sangat “modern” tetapi terasa jauh dari kebutuhan anak-anak miskin di desa-desa Indonesia. Konsepnya indah di atas kertas. Banyak istilah keren. Banyak referensi dari universitas Barat. Namun pertanyaannya sederhana:
Apa yang benar-benar berubah bagi anak miskin yang ingin sekolah?
Pendidikan kita selama bertahun-tahun justru semakin terasa seperti pasar. Kampus menjadi mahal. Akses pendidikan tinggi semakin bergantung pada kemampuan ekonomi. Seolah-olah pendidikan bukan lagi hak dasar warga negara, melainkan komoditas yang harus dibeli.
Di sinilah kritik paling penting ketika pendidikan dipandang dengan logika kapitalisasi, maka universitas berubah menjadi “industri”, mahasiswa menjadi “konsumen”, dan ilmu pengetahuan menjadi “produk”.
Ironisnya, sebagian akademisi justru bangga dengan model itu. Mereka menganggap sistem pendidikan Barat sebagai standar tertinggi peradaban, tanpa mempertanyakan apakah model tersebut cocok untuk realitas sosial Indonesia yang masih memiliki jutaan warga miskin.
Padahal sejarah bangsa ini memiliki tradisi pendidikan yang jauh lebih membumi. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara tidak pernah membangun pendidikan sebagai industri. Pendidikan baginya adalah alat pembebasan rakyat.
Itulah sebabnya ketika muncul gagasan pendidikan yang langsung menyasar rakyat miskin seperti program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto banyak orang justru melihatnya sebagai langkah yang lebih konkret.
Konsepnya sederhana negara hadir langsung untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kategori desil 1, mendapatkan akses pendidikan gratis bahkan hingga perguruan tinggi. Ini bukan seminar. Ini bukan teori. Ini adalah intervensi nyata negara untuk memutus rantai kemiskinan.
Di titik inilah satir menjadi terasa.
Seorang PhD yang sering berbicara tentang masa depan pendidikan global ternyata belum tentu mampu merumuskan solusi sederhana bagi anak miskin di kampungnya sendiri.
Sebaliknya, kebijakan yang mungkin dianggap “terlalu populis” oleh sebagian kalangan akademisi justru bisa menjadi jawaban yang lebih nyata bagi rakyat.
Karena pada akhirnya pendidikan bukan soal siapa yang paling pintar menjelaskan teori.
Pendidikan adalah tentang siapa yang paling mampu membuka pintu sekolah bagi mereka yang selama ini tidak pernah punya kunci.
About the Author
