
Jakarta, 10 November 2026 – Indria Febriansyah, S.E., M.H., selaku Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), bersama seluruh anggota KSTI menyambut baik niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Bagi KSTI, perkembangan ini harus menjadi momentum untuk melakukan penataan ulang kehidupan politik nasional dan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan bayang-bayang kekuasaan masa lalu.Indria menilai, apabila niat pengunduran diri tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, langkah itu dapat menjadi pintu bagi konsolidasi pemerintahan yang lebih kokoh, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami menyambut baik niat tersebut. Dalam politik, jabatan bukanlah hak pribadi yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jabatan adalah amanah. Ketika muncul persoalan serius yang menyangkut legitimasi, kepercayaan publik, dan kepentingan negara, seorang pejabat harus berani menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri,” tegas Indria.
Prabowo Tidak Boleh Terus Dibayangi Kekuasaan Masa Lalu
Menurut Indria, kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 membawa mandat besar untuk menjalankan agenda perubahan nasional. Mandat tersebut harus diterjemahkan menjadi pemerintahan yang berdaulat, berintegritas, dan memiliki keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat. Karena itu, Indria menegaskan bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih harus memiliki kemandirian politik yang nyata. Jangan sampai agenda Presiden Prabowo tersandera oleh kepentingan kelompok, kompromi elite, atau warisan konfigurasi kekuasaan sebelumnya.
“Pak Prabowo harus diberi ruang yang luas untuk menjalankan mandat rakyat. Pemerintahan ini tidak boleh terus-menerus dibayangi kepentingan politik masa lalu. Presiden membutuhkan tim yang solid, loyal terhadap konstitusi, dan bekerja untuk keberhasilan agenda pemerintahan, bukan sekadar mempertahankan posisi atau pengaruh politik,” ujarnya. Ia menambahkan, loyalitas kepada Presiden Prabowo tidak boleh diukur dari seberapa keras seseorang membela individu tertentu. Loyalitas sejati justru terlihat dari keberanian menjaga marwah kepresidenan, mendukung program yang berpihak kepada rakyat, dan menyampaikan kritik ketika ada persoalan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Loyal kepada Prabowo Tidak Sama dengan Loyal kepada Gibran
Indria menyampaikan pesan politik yang tegas: mendukung Presiden Prabowo tidak berarti harus memberikan dukungan tanpa batas kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam negara demokrasi, setiap pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan jabatan, tindakan, dan pemenuhan persyaratan hukumnya kepada rakyat serta lembaga yang berwenang.
“Kami mendukung Presiden Prabowo karena mandat dan agenda kebangsaannya. Dukungan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan setiap keputusan atau mempertahankan setiap orang di lingkaran kekuasaan. Tidak ada jabatan yang kebal dari evaluasi. Tidak ada individu yang boleh ditempatkan lebih tinggi daripada konstitusi,” kata Indria.
Ia menekankan bahwa persoalan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik harus diselesaikan secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman tanpa proses yang sah. Bagi KSTI, prinsipnya sederhana negara harus berdiri di atas hukum, bukan di atas kedekatan keluarga, hubungan politik, atau kepentingan kelompok.
Saatnya Menata Ulang Arah Pemerintahan
Indria berharap dinamika politik yang berkembang menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan, meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, dan memastikan seluruh unsur Kabinet Merah Putih bergerak dalam satu arah yang jelas. Arah tersebut harus berpusat pada pelaksanaan Asta Cita, pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi rakyat, kedaulatan pangan dan energi, pemerataan pembangunan, serta penegakan hukum yang adil. Menurutnya, pergantian atau pengisian jabatan Wakil Presiden, apabila terjadi, harus dilakukan sesuai UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut tidak boleh menjadi ajang transaksi politik antarelite yang mengabaikan kepentingan rakyat.
“Kita tidak sedang memperjuangkan pergantian orang semata. Yang kita perjuangkan adalah pemerintahan yang semakin kuat, semakin bersih, dan semakin berani mengambil keputusan demi kepentingan Indonesia. Siapa pun yang kelak mendampingi Presiden Prabowo harus mampu bekerja secara konstitusional, menjaga kehormatan jabatan, dan mendukung agenda nasional tanpa menjadikan negara sebagai alat kepentingan pribadi,” tegasnya.
Indonesia Berdaulat, Bukan Sandera Kepentingan Elite
KSTI memandang bahwa kedaulatan bangsa bukan hanya persoalan hubungan luar negeri atau penguasaan sumber daya alam. Kedaulatan juga berarti kemampuan negara menentukan arah pemerintahannya sendiri tanpa tersandera kepentingan segelintir elite politik. Indria menegaskan, rakyat telah memberikan mandat kepada Presiden Prabowo untuk memimpin Indonesia. Mandat tersebut harus dijaga melalui pemerintahan yang efektif, berintegritas, dan berani melakukan pembenahan apabila ditemukan persoalan mendasar.
“Kami ingin Indonesia yang benar-benar berdaulat. Presiden harus leluasa bekerja untuk rakyat, kabinet harus fokus menjalankan mandat nasional, dan seluruh pejabat harus siap dievaluasi. Jangan sampai energi bangsa habis untuk mempertahankan kepentingan individu, sementara persoalan rakyat menunggu penyelesaian,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pendukung Presiden Prabowo untuk tetap kritis, dewasa, dan tidak terjebak dalam kultus individu. Mendukung kepemimpinan nasional berarti ikut memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
KSTI Tegak Lurus pada Kepentingan Bangsa
Menutup pernyataannya, Indria Febriansyah menegaskan bahwa Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia akan terus mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda kebangsaan, sekaligus menjaga prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.
“Kami ingin Presiden Prabowo berhasil. Kami ingin Asta Cita terwujud. Kami ingin Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat. Karena itulah, kami tidak akan menyamakan loyalitas kepada Presiden dengan kewajiban membela siapa pun yang sedang menduduki jabatan. Yang harus kita bela adalah konstitusi, kepentingan rakyat, dan masa depan Indonesia.”
“Presiden harus kuat menjalankan mandat rakyat. Pemerintahan harus bersih dari konflik kepentingan. Jabatan bukan warisan, kekuasaan bukan milik keluarga, dan negara bukan alat untuk mempertahankan kepentingan elite.”
INDRIA FEBRIANSYAH, S.E., M.H.Ketua UmumKABEH SEDULUR TAMANSISWA INDONESIA (KSTI), Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08
