
HUKUM HARUS TAJAM KE ATAS, BUKAN HANYA TAJAM KE BAWAH! JANGAN ADA KEKEBALAN HUKUM BAGI MANTAN PEJABAT TINGGI NEGARA: SEMUA WARGA NEGARA SAMA DI HADAPAN Hukum
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H. Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia l, Inisiator Forum Komunikasi Nasional–08 (FKN–08), Dua Periode
KETIKA HUKUM BERANI MENGHUKUM PEJABAT DAERAH, MENGAPA HARUS RAGU KETIKA MENYENTUH KEKUASAAN DI TINGKAT NASIONAL?
Ada satu pertanyaan mendasar yang hari ini patut diajukan kepada seluruh institusi penegak hukum di Indonesia Apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi seluruh warga negara, ataukah keberanian penegakan hukum hanya berlaku kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan politik? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik. Ini adalah ujian terhadap integritas negara hukum, ujian terhadap keberanian aparat penegak hukum, sekaligus ujian terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. Kita tidak boleh membiarkan hukum kehilangan wibawanya hanya karena berhadapan dengan nama besar, jabatan tinggi, kekuatan politik, atau lingkaran kekuasaan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, tidak ada satu pun jabatan yang dapat ditempatkan di atas konstitusi. Tidak ada kekuasaan yang dapat dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
1. FAKTA PENEGAKAN HUKUM: PEJABAT DAERAH PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA
Sejumlah perkara pemalsuan dokumen pendidikan yang melibatkan pejabat publik di daerah memperlihatkan bahwa penggunaan dokumen pendidikan yang bermasalah dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.Beberapa perkara yang menjadi perhatian publik antara lain:
– La Ami, anggota DPRD Kota Kendari, yang berdasarkan informasi dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara terkait penggunaan ijazah palsu.
– Sunardi, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, yang disebut dijatuhi hukuman empat tahun penjara terkait penggunaan ijazah Paket C yang keabsahannya dipersoalkan.
– Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi, yang diberitakan menjalani proses hukum terkait dugaan penggunaan dokumen pendidikan bermasalah.
– Supriyati, mantan anggota DPRD Lampung Selatan, yang disebut dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam perkara ijazah Paket C palsu.
Perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik bukan alasan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban hukum. Ada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan pengadilan. Apabila unsur pidana terbukti, konsekuensi hukum harus dijalankan. Namun, justru dari berbagai perkara tersebut muncul persoalan yang jauh lebih besar mengapa standar keberanian penegakan hukum seolah-olah menjadi pertanyaan ketika persoalan dokumen pendidikan menyentuh figur yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan? Apakah ukuran penegakan hukum ditentukan oleh unsur pidana atau oleh siapa orang yang sedang diperiksa? Jika hukum dapat menjangkau anggota DPRD, mantan kepala daerah, dan pejabat publik lainnya, maka tidak ada alasan konstitusional untuk menjadikan mantan pejabat nasional sebagai pihak yang tidak boleh disentuh oleh proses hukum.
2. PERSOALAN SURAT PENYETARAAN: NEGARA HARUS MENJELASKAN DASAR HUKUMNYA
Perhatian publik terhadap persoalan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukanlah persoalan yang boleh diselesaikan hanya dengan pernyataan politik atau pembelaan berdasarkan jabatan yang pernah disandang. Persoalan ini harus dijawab melalui dokumen, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeriksaan hukum yang objektif. Salah satu dokumen yang menjadi sorotan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KP/2019.Publik mempertanyakan proses penerbitannya, termasuk waktu penerbitan, dasar administrasi, dokumen pendukung, dan kesesuaiannya dengan ketentuan pendidikan yang berlaku. Jika benar surat tersebut diterbitkan tanpa kelengkapan dokumen kelulusan yang dipersyaratkan, maka pertanyaan hukumnya sangat serius:
1. Apakah pejabat yang menerbitkan surat telah melakukan verifikasi terhadap dokumen pendidikan pemohon?
2. Apakah terdapat dokumen akademik yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut?
3. Apakah prosedur penerbitannya telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
4. Siapa yang melakukan pemeriksaan administratif dan siapa yang memberikan persetujuan akhir?
5. Apakah terdapat penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitannya?
6. Apakah pihak yang menggunakan surat tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya persoalan dalam proses penerbitannya?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan asumsi, spekulasi, ataupun pembelaan politik. Negara wajib membuka fakta administratifnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai kerahasiaan data pribadi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum wajib menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana. Sebab, dokumen yang diterbitkan oleh lembaga negara tidak otomatis kebal dari pemeriksaan hukum hanya karena menggunakan kop surat dan tanda tangan pejabat pemerintah. Surat negara harus memiliki dasar hukum. Kewenangan pejabat harus memiliki batas. Dan setiap keputusan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023 JANGAN SAMPAI REGULASI MENJADI CELAH PENGHINDARAN VERIFIKASI
Persoalan berikutnya adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi perhatian publik dalam polemik persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini harus diperiksa secara objektif, terutama mengenai latar belakang pembentukannya, dasar pertimbangan hukumnya, proses penyusunannya, serta kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kita harus membedakan dua persoalan yang tidak boleh dicampuradukkan.
Pertama, apakah ketentuan tersebut sah secara hukum dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan?
Kedua, apakah penerapannya terhadap calon tertentu telah dilakukan secara benar, transparan, dan berdasarkan dokumen yang sah?
Apabila dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi terungkap bahwa KPU tidak melakukan verifikasi lanjutan kepada institusi pendidikan atau instansi terkait dan hanya mengandalkan surat keterangan penyetaraan dari kementerian, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. KPU adalah penyelenggara pemilu yang memegang tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh persyaratan pencalonan dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. KPU tidak boleh berlindung di balik dokumen dari instansi lain apabila terdapat kewajiban verifikasi yang seharusnya dilaksanakan. Begitu pula pejabat yang menyusun regulasi tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan apabila terdapat bukti permulaan bahwa kewenangannya digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Kita tidak sedang menuduh bahwa setiap perubahan regulasi merupakan rekayasa. Namun, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pembentukan maupun penerapannya, maka proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi tidak boleh menjadi alat untuk mengakali persyaratan. Kewenangan tidak boleh menjadi jalan pintas untuk memberikan keistimewaan kepada individu tertentu.
4. PENCABUTAN SURAT PENYETARAAN HARUS DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMERIKSAAN MENYELURUH
Berdasarkan informasi yang menjadi dasar opini ini, pada 12 November 2026 Kemendikdasmen disebut telah mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KP/2019.Peristiwa tersebut menimbulkan konsekuensi administratif dan pertanyaan hukum yang tidak sederhana. Pencabutan sebuah surat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana. Demikian pula, pencabutan tersebut tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan sebelumnya. Justru di sinilah aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional. Harus diperiksa:- Apa alasan hukum dan administratif pencabutan surat tersebut?
– Apakah terdapat kekeliruan prosedur sejak awal penerbitannya?
– Apakah dokumen pendukung yang menjadi dasar penerbitan benar-benar tersedia?
– Apakah ada pejabat yang mengetahui adanya ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen?
– Apakah terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum?
– Apakah penggunaan surat tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan?
Apabila pada hari yang sama terjadi perubahan status jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagaimana diberitakan, hal tersebut juga tidak boleh dicampuradukkan dengan kesimpulan hukum mengenai persoalan dokumen pendidikannya. Perubahan jabatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua persoalan berbeda. Pengunduran diri, apabila telah sah secara konstitusional, tidak menghapus tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan ketika seseorang masih menjabat. Jabatan dapat berakhir, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak otomatis berakhir bersamanya.
5. PASAL 391 KUHP BARU PENEGAK HUKUM HARUS MENGUJI UNSUR PIDANANYA
Persoalan ini juga harus dilihat dari perspektif hukum pidana. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat. Namun, penerapan pasal tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Aparat harus menguji secara cermat jenis surat, sifat kepalsuan, tujuan penggunaan, unsur kesengajaan, serta hubungan antara perbuatan dan pihak yang bertanggung jawab. Dalam perkara yang melibatkan dokumen pendidikan, setidaknya terdapat beberapa aspek yang patut diperiksa:
Pertama, aspek pembuat dokumen.Apakah terdapat pihak yang membuat atau menerbitkan surat dengan keterangan yang tidak benar? Apakah terdapat unsur kesengajaan dan pemenuhan unsur pidana
Kedua, aspek penggunaan dokumen. Apakah pihak yang menggunakan dokumen mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sah atau palsu? Apakah penggunaan itu memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang relevan?
Ketiga, aspek kewenangan pejabat.Apakah pejabat yang menerbitkan dokumen bertindak sesuai kewenangan dan prosedur? Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum?
Keempat, aspek pertanggungjawaban kelembagaan. Apakah terdapat prosedur pengawasan dan verifikasi yang diabaikan? Siapa yang secara individual bertanggung jawab atas keputusan administratif tersebut?
Bahwa tidak setiap kesalahan administrasi otomatis merupakan tindak pidana pemalsuan surat. Akan tetapi, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana, tidak boleh ada perlindungan berdasarkan jabatan, kedekatan politik, ataupun pengaruh kekuasaan. Hukum harus ditegakkan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan tekanan politik maupun kepentingan kelompok.
6. JANGAN HANYA MEMERIKSA PENGGUNA DOKUMEN, PERIKSA JUGA PIHAK YANG MENERBITKAN DAN MEMBUAT ATURAN
Satu hal yang sering luput dalam berbagai perkara hukum adalah kecenderungan hanya mempersoalkan pihak yang berada di ujung proses, sementara pihak yang memiliki kewenangan dan berperan di belakang proses tidak diperiksa secara memadai. Dalam persoalan ini, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengguna dokumen. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, seluruh mata rantai proses harus ditelusuri. Mulai dari pihak yang mengajukan permohonan, pihak yang memeriksa dokumen, pejabat yang memberikan persetujuan, pihak yang menerbitkan surat, pihak yang melakukan verifikasi pencalonan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan regulasi. Tidak boleh ada pembatasan pemeriksaan hanya karena seseorang memiliki jabatan strategis atau pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Jika ada pihak yang tidak bersalah, pemeriksaan justru menjadi kesempatan untuk membersihkan namanya. Sebaliknya, apabila terdapat bukti keterlibatan dan unsur pidana yang terpenuhi, maka proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu.Inilah yang disebut penegakan hukum yang berkeadilan.
7. BARESKRIM POLRI JANGAN MEMBERIKAN KESAN ADA DUA STANDAR PENEGAKAN HUKUM
Kami memberikan perhatian serius kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan, dan seluruh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan ini.Jangan sampai masyarakat melihat adanya perbedaan keberanian antara menangani perkara pejabat daerah dan perkara yang menyangkut mantan pejabat tinggi negara.Kami meminta agar aparat penegak hukum:
1. Menyampaikan perkembangan penanganan laporan masyarakat secara transparan sesuai ketentuan hukum.
2. Memeriksa keaslian, dasar penerbitan, dan seluruh dokumen pendukung surat penyetaraan yang dipersoalkan.
3. Meminta keterangan dari pejabat serta pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dokumen.
4. Menelusuri proses verifikasi administrasi pencalonan oleh KPU.
5. Menguji proses pembentukan dan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 melalui mekanisme hukum yang tersedia.
6. Mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
7. Mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai batas kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kami tidak meminta aparat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena tekanan opini publik. Kami juga tidak meminta seseorang dihukum tanpa pembuktian. Tetapi kami menuntut agar tidak ada laporan masyarakat yang diperlakukan istimewa untuk dilambatkan, dihentikan, atau dikesampingkan hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki pengaruh politik. Keadilan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadi penjaga kepentingan individu.
8. JANGAN BIARKAN HUKUM MENJADI ALAT KEKUASAAN
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang dijalankan berdasarkan kehendak orang-orang yang sedang berkuasa.Kekuasaan dalam demokrasi merupakan amanah rakyat, bukan hak istimewa untuk mendapatkan perlakuan berbeda. Ketika seorang anggota DPRD dapat diproses karena dokumen pendidikan yang terbukti palsu, maka mantan wakil presiden pun harus bersedia menjalani pemeriksaan apabila terdapat dasar hukum dan bukti permulaan yang cukup. Ketika pejabat daerah harus mempertanggungjawabkan tindakan administratifnya, pejabat kementerian yang menerbitkan dokumen negara juga harus bersedia diperiksa. Ketika masyarakat biasa diwajibkan tunduk pada aturan, maka penyelenggara negara dan pembentuk regulasi harus menjadi pihak pertama yang memberikan teladan kepatuhan hukum. Tidak boleh ada hukum yang hanya berani berdiri di hadapan orang kecil, tetapi berlutut ketika berhadapan dengan kekuasaan. Jika hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil dan pejabat daerah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki akses kekuasaan nasional, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan ketika kepercayaan rakyat terhadap hukum runtuh, maka legitimasi moral institusi negara juga akan ikut dipertanyakan.
9. PERNYATAAN SIKAP FKN–08 DAN KABEH SEDULUR TAMANSISWA INDONESIA
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, serta sebagai gerakan yang berkomitmen menjaga konstitusi dan supremasi hukum, kami, Forum Komunikasi Nasional–08 (FKN–08) Dua Periode bersama Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, menyatakan sikap:
PERTAMA: MENUNTUT PENEGAKAN HUKUM TANPA DISKRIMINASI.
Meminta Bareskrim Polri memproses setiap laporan dan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan tersebut secara profesional, transparan, independen, dan berdasarkan alat bukti.
KEDUA: USUT SELURUH RANTAI PENERBITAN DOKUMEN.
Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KP/2019, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses tersebut.
KETIGA: PERIKSA PROSES PENYUSUNAN DAN PENERAPAN REGULASI KPU.
Meminta agar proses pembentukan dan penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diuji melalui mekanisme hukum yang sah, termasuk apabila terdapat dugaan penyimpangan kewenangan atau pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT: JANGAN ADA KEKEBALAN HUKUM BAGI MANTAN PEJABAT TINGGI NEGARA.
Meminta agar setiap pihak, termasuk Gibran Rakabuming Raka, apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup, diberikan perlakuan hukum yang sama sebagaimana warga negara lainnya.
KELIMA: BUKA FAKTA, JANGAN LINDUNGI KESALAHAN.
Meminta kementerian terkait, KPU, dan lembaga negara lainnya memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dokumen, prosedur, dan keputusan administratif yang menjadi persoalan publik.
KEENAM: AWASI INDEPENDENSI APARAT PENEGAK HUKUM.
Menolak segala bentuk intervensi politik, tekanan kekuasaan, maupun upaya memengaruhi proses penegakan hukum demi melindungi kepentingan individu atau kelompok tertentu.
KETUJUH: TEGAKKAN SUPREMASI KONSTITUSI.
Menegaskan bahwa tidak ada individu, pejabat, mantan pejabat, maupun institusi yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada konstitusi dan hukum negara.
10. KAMI TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN, KAMI MENUNTUT KESETARAAN
Perlu kami tegaskan, perjuangan ini bukan persoalan kebencian kepada seseorang, bukan pula persoalan permusuhan politik terhadap kelompok tertentu. Kami tidak sedang mencari siapa yang harus dijatuhkan. Kami sedang mempertanyakan apakah hukum masih memiliki keberanian untuk berdiri tegak ketika berhadapan dengan kekuasaan. Kami tidak meminta Gibran Rakabuming Raka diperlakukan lebih buruk daripada warga negara lainnya. Kami justru menuntut agar beliau, sebagaimana setiap warga negara, mendapatkan perlakuan hukum yang sama: apabila tidak bersalah, harus dibebaskan dari segala tuduhan apabila terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Prinsip yang sama juga berlaku bagi setiap pejabat kementerian, penyelenggara pemilu, pembentuk regulasi, dan siapa pun yang terbukti terlibat dalam perkara ini. Jangan sampai rakyat kecil harus berhadapan dengan proses hukum yang begitu keras, sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan mendapatkan perlakuan yang penuh kelonggaran. Jangan sampai hukum hanya menjadi pedang bagi mereka yang lemah, tetapi berubah menjadi perisai bagi mereka yang kuat. Kami ingin Indonesia menjadi negara hukum yang sesungguhnya, bukan negara yang hukum dan keadilannya ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa.
SEJARAH AKAN MENCATAT KEBERANIAN ATAU KETAKUTAN PENEGAK HUKUM
Hari ini, sejarah sedang menguji keberanian institusi penegak hukum Indonesia. Apakah Bareskrim Polri berani menelusuri seluruh fakta? Apakah Kejaksaan berani menjalankan kewenangannya secara independen? Apakah lembaga peradilan berani memutus perkara berdasarkan kebenaran dan alat bukti tanpa tekanan kekuasaan? Ataukah rakyat kembali harus menyaksikan bahwa hukum begitu keras kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan, tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan orang-orang yang pernah berada di puncak kekuasaan? Kami percaya bahwa Indonesia masih memiliki aparat penegak hukum yang berintegritas, hakim yang independen, dan pejabat negara yang menjunjung tinggi konstitusi. Namun kepercayaan itu harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar pidato dan slogan. Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian pemimpin. Reformasi harus menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena pada akhirnya, yang menentukan kehormatan sebuah negara bukanlah seberapa tinggi jabatan seseorang, melainkan seberapa kuat negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
HUKUM HARUS TAJAM KE ATAS, JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH! JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
