
REORIENTASI MASYARAKAT SIPIL DI TENGAH ARUS KEPENTINGAN PARTAI
Ketika Grassroots Dilupakan, Apakah Elite Politik Sedang Melupakan Sejarah?
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H. Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Ada sebuah ironi dalam perjalanan demokrasi kita. Ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi, masyarakat sipil sering kali menjadi bagian penting yang dirangkul. Namun, ketika kekuasaan sudah berada di tangan, suara masyarakat akar rumput (grassroots) justru kerap tidak mendapatkan ruang yang sepadan dalam proses pengambilan keputusan.
Pertanyaannya sederhana apakah masyarakat sipil hanya dibutuhkan ketika elite politik membutuhkan dukungan, mobilisasi massa, dan legitimasi politik? Setelah kepentingan politik tercapai, apakah mereka kembali ditempatkan sebagai penonton di pinggir panggung kekuasaan?
Fenomena ini patut menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, demokrasi tidak semestinya berhenti pada pergantian kekuasaan, pembagian jabatan, atau kompromi antarelite partai. Demokrasi seharusnya memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat yang menjadi pemilik kedaulatan.
Sejarah 1998: Pelajaran yang Tidak Boleh Dilupakan
Reformasi 1998 seharusnya menjadi pengingat bahwa perubahan politik tidak pernah lahir hanya dari ruang-ruang elite. Ada mahasiswa, aktivis, buruh, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai simpul gerakan rakyat yang mengambil peran dalam gelombang perubahan tersebut.
Mereka hadir dengan berbagai latar belakang, kepentingan, dan risiko. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi kekuatan penting dalam menyuarakan tuntutan perubahan, sementara krisis ekonomi, dinamika politik, serta perpecahan di lingkungan kekuasaan turut membentuk situasi yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Sejarah itu memberikan satu pelajaran penting: kekuatan politik formal bukan satu-satunya penentu arah bangsa. Kesadaran kolektif masyarakat juga memiliki daya untuk memengaruhi perjalanan sejarah.
Lalu, setelah hampir tiga dekade berlalu, apakah kita benar-benar belajar dari sejarah tersebut?
Ataukah kita hanya pandai merayakan Reformasi sebagai catatan masa lalu, tetapi perlahan melupakan semangat partisipasi rakyat yang melahirkannya?
Ketika Politik Menjadi Ruang Transaksi dan Masyarakat Menjadi Komoditas
Persoalan yang perlu kita kritisi hari ini adalah kecenderungan politik yang semakin berpusat pada kepentingan elite. Partai politik memiliki mekanisme, agenda, kalkulasi, dan kepentingan elektoralnya sendiri. Namun, dalam proses tersebut, jangan sampai masyarakat akar rumput hanya dipandang sebagai angka statistik, basis suara, atau instrumen mobilisasi.
Masyarakat yang selama ini bekerja membangun simpul-simpul sosial, mengorganisasi aspirasi, menjaga komunikasi di tingkat bawah, bahkan mengorbankan waktu dan sumber daya untuk memperjuangkan gagasan kebangsaan, sering kali tidak memperoleh tempat yang memadai ketika keputusan strategis dibuat.
Di sinilah kita perlu mempertanyakan arah demokrasi kita.
Apakah partai politik masih memandang masyarakat sebagai mitra perjuangan, ataukah masyarakat hanya menjadi instrumen untuk mencapai kekuasaan?
Kita juga perlu berani melihat kemungkinan lain: jangan-jangan masyarakat sipil sendiri mulai terjebak dalam pragmatisme politik. Sebagian simpul gerakan mungkin kehilangan independensi karena terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan. Sebagian lainnya mungkin mulai mengukur perjuangan berdasarkan akses, jabatan, fasilitas, dan keuntungan material.
Jika demikian, kita sedang menghadapi persoalan ganda: elite politik yang semakin tertutup dan masyarakat sipil yang berisiko kehilangan daya kritisnya.
Ruang kapitalisme politik yang mempertemukan kepentingan, modal, patronase, dan akses kekuasaan dapat membuat idealisme perlahan tergeser oleh oportunisme. Tentu, tidak semua aktor politik dan masyarakat berada dalam pola tersebut. Namun, kecenderungan ini layak menjadi bahan evaluasi demokrasi.
Masyarakat Sipil Harus Melakukan Reorientasi
Menurut saya, sudah saatnya masyarakat sipil melakukan reorientasi gerakan.
Pertama, masyarakat sipil harus kembali membangun independensi. Jangan sampai keberanian bersuara hilang hanya karena kedekatan dengan penguasa atau elite partai.
Kedua, simpul-simpul grassroots harus memperkuat konsolidasi. Kekuatan masyarakat bukan terletak pada seberapa sering mereka hadir dalam acara politik, melainkan pada kemampuan mengorganisasi gagasan, menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan membangun kesadaran publik.
Ketiga, hubungan masyarakat sipil dengan partai politik harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara. Partai politik membutuhkan legitimasi masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan saluran representasi politik. Keduanya harus saling menghormati, bukan saling memanfaatkan.
Keempat, masyarakat harus berhenti menjadi penonton dalam proses demokrasi. Kritik, pengawasan, dan partisipasi publik tidak boleh berhenti setelah pemilu selesai.
Pelajaran dari perjalanan gerakan Reformasi juga menunjukkan bahwa tekanan masyarakat dapat membuka ruang perubahan, tetapi keberlanjutan perubahan membutuhkan organisasi, gagasan, dan pengawalan institusional. Human Rights Watch +2
Jangan Sampai Kita Mengulang Kesalahan Sejarah
Ada pertanyaan yang lebih mendasar untuk kita renungkan bersama:
Apakah elite politik sudah lupa bahwa kekuasaan selalu memiliki batas waktu, sementara masyarakat tetap hidup dan menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan politik?
Apakah kita sedang membangun demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, atau justru demokrasi yang semakin sibuk mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan?
Dan yang paling penting, apakah masyarakat sipil masih memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika kebijakan atau keputusan politik tidak sejalan dengan kepentingan publik?
Jangan sampai kita hanya mewarisi romantisme Reformasi 1998, tetapi kehilangan keberanian, idealisme, dan semangat kritis yang pernah menyertainya.
Reorientasi masyarakat sipil bukan berarti harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah atau partai politik. Sebaliknya, masyarakat sipil harus mampu menjadi mitra kritis, kekuatan penyeimbang, sekaligus pengingat ketika kekuasaan mulai menjauh dari mandat rakyat.
Demokrasi membutuhkan partai politik, tetapi demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh partai politik.
Kekuasaan membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi dukungan masyarakat bukan berarti menyerahkan seluruh hak kritis kepada penguasa.
PENUTUP: RAKYAT BUKAN SEKADAR TANGGA KEKUASAAN
Sejarah 1998 telah memberikan pelajaran bahwa suara masyarakat tidak boleh diremehkan. Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa perubahan rezim tidak otomatis menjamin terwujudnya cita-cita reformasi.
Karena itu, masyarakat sipil harus kembali menemukan jati dirinya: independen, kritis, terorganisasi, berintegritas, dan tidak mudah dibeli oleh kepentingan sesaat.
Kepada para elite partai politik, ingatlah bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan juga tentang siapa yang didengar ketika keputusan dibuat.
Kepada para aktivis dan simpul grassroots, jangan kehilangan idealisme hanya karena pintu kekuasaan mulai terbuka bagi sebagian orang.
Sebab, ketika masyarakat berhenti berpikir kritis, demokrasi berisiko kehilangan salah satu kekuatan pengimbangnya.
Jangan sampai rakyat hanya diingat ketika suara dibutuhkan, tetapi dilupakan ketika aspirasi harus diperjuangkan.
Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar kita bukan sekadar apakah elite politik telah melupakan sejarah, melainkan:
Apakah kita sebagai masyarakat sipil, slSimpul Masyarakat Organisasi Relawan Politik masih memiliki keberanian untuk menjaga amanat sejarah, atau justru perlahan ikut larut dalam oportunisme yang dahulu ingin kita koreksi?
