
Jangan Biarkan Doxing Menjadi Komoditas Politik dan Instrumen Pembunuhan Karakter
JAKARTA, 18 NOVEMBER 2026 – Polemik tuduhan bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan doxing terhadap sejumlah influencer mendapat tanggapan dari Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Inisiator Forum Komunikasi Nasional (FKN-08) Dua Periode, sekaligus Pendiri Forum BEM DIY.Indria menilai, tuduhan terhadap seorang pejabat tinggi negara tidak boleh dibangun hanya berdasarkan persepsi, asumsi, ataupun hubungan sebab-akibat yang belum teruji secara objektif. Apalagi jika tuduhan tersebut berpotensi merusak reputasi dan kehormatan seseorang. Menurutnya, doxing merupakan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi karena menyangkut pelanggaran privasi, keselamatan individu, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, persoalan menjadi semakin kompleks ketika isu doxing masuk ke dalam pusaran pertarungan kepentingan politik.
“Saya berbicara bukan sekadar berdasarkan teori. Saya pernah mengalami sendiri dugaan doxing oleh orang yang tidak dikenal. Kronologinya bahkan telah saya publikasikan dan persoalan tersebut sudah saya bawa melalui jalur hukum dengan melaporkannya ke Mabes Polri. Jadi, saya memahami betul bagaimana rasanya ketika ruang privasi seseorang diserang oleh pihak yang tidak diketahui identitas maupun motifnya,” ungkap Indria.
Pernah Menjadi Korban, Indria Memilih Jalur Hukum, Bukan Spekulasi Pengalaman Indria menghadapi dugaan intimidasi dan doxing menjadi latar penting dalam pandangannya terhadap persoalan yang kini berkembang di ruang publik. Dalam kronologi yang dipublikasikan melalui media Pemuda Tamansiswa Indonesia, Indria menguraikan pengalaman dugaan intimidasi yang dialaminya.
Baca kronologi:https://pemudatamansiswaindonesia.blogspot.com/2026/05/kronologi-dugaan-intimidasi-terhadap.html
Baginya, ketika seseorang mengalami serangan terhadap privasi dan keamanan digital, langkah yang paling rasional adalah mengamankan bukti, menyusun kronologi, mengidentifikasi kemungkinan pelaku, serta menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Ia menilai, pengalaman menjadi korban tidak boleh membuat seseorang kehilangan objektivitas dalam melihat persoalan serupa yang menimpa orang lain.
“Justru karena saya pernah mengalami sendiri, saya tidak ingin gegabah menuduh siapa pun. Saya tahu bahwa pelaku doxing belum tentu orang yang selama ini dipersepsikan sebagai pihak yang berseberangan dengan korban. Dalam politik, bisa saja ada pihak ketiga, kompetitor, atau musuh politik yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan reputasi seorang tokoh. Kemungkinan seperti itu harus diuji, bukan langsung dijadikan kesimpulan,” tegasnya.
Dasco dan Tradisi Kedewasaan Politik Seorang Negarawan
Secara khusus, Indria menyoroti posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI. Menurutnya, jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah konstitusional yang menuntut kematangan berpikir, pengendalian diri, dan kemampuan menghadapi perbedaan pandangan. Seorang pemimpin di tingkat nasional, terlebih pimpinan lembaga legislatif, tentu telah terbiasa menghadapi berbagai bentuk kritik, mulai dari kritik akademis, kritik aktivis, demonstrasi mahasiswa, hingga kritik tajam masyarakat melalui media sosial. Dalam perspektif kenegarawanan, kritik merupakan konsekuensi logis dari jabatan publik. Pejabat negara harus memiliki kapasitas untuk menerima kritik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan demokratis.
“Selevel Wakil Ketua DPR RI, saya meyakini Pak Dasco sudah sangat memahami dinamika kritik politik. Beliau bukan orang baru dalam percaturan politik nasional. Saya berpandangan seorang negarawan tidak akan sembarangan menggunakan kekuasaan atau melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. Karena itu, sangat tidak adil apabila beliau langsung dituduh melakukan doxing tanpa pembuktian yang jelas,” kata Indria.
Ia menambahkan, keyakinan dan pandangan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan kepada pejabat negara dari kritik maupun proses hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Namun, siapa pun juga tidak boleh dijadikan tertuduh hanya karena namanya dikaitkan dengan sebuah peristiwa.
Logika Politik Tidak Selalu Sama dengan Fakta di Balik Layar
indria mengingatkan bahwa dalam membaca dinamika politik, masyarakat harus mampu membedakan antara fakta empiris, interpretasi, dan konstruksi opini. Sesuatu yang terlihat memiliki hubungan secara politik belum tentu membuktikan adanya hubungan secara faktual. Dalam situasi tertentu, sebuah peristiwa dapat dimanfaatkan untuk membangun persepsi publik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang sengaja menciptakan atau memperbesar kegaduhan untuk mengalihkan perhatian, melemahkan kepercayaan publik, atau merusak reputasi tokoh tertentu. Oleh sebab itu, menurut Indria, publik perlu mempertanyakan beberapa hal mendasar: siapa yang melakukan doxing, siapa yang menyebarkan data pribadi, bagaimana data tersebut diperoleh, apa motif di balik tindakan tersebut, dan apakah terdapat bukti yang menghubungkan tindakan itu dengan orang yang dituduh?
“Jangan sampai kita hanya melihat siapa yang sedang diserang, kemudian langsung menyimpulkan siapa yang berada di belakang serangan tersebut. Dalam politik, ada banyak kemungkinan yang tidak terlihat di permukaan. Bisa saja seseorang sedang dijadikan sasaran pembentukan opini oleh pihak yang justru memiliki kepentingan tersembunyi,” ujarnya.
Jangan Lindungi Pelaku, tetapi Jangan Korbankan Orang yang Tidak Terbukti Bersalah
Indria menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membela tindakan doxing oleh siapa pun. Ia justru menghendaki agar seluruh praktik intimidasi digital diusut secara serius, termasuk apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap influencer, aktivis, jurnalis, maupun masyarakat biasa. Namun, ia juga menolak praktik penghakiman melalui media sosial yang dapat menciptakan kesimpulan sebelum proses pembuktian berlangsung. Menurutnya, demokrasi membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan kebebasan masyarakat untuk mengkritik kekuasaan dan perlindungan setiap orang dari tuduhan yang tidak memiliki dasar pembuktian.
“Kalau ada yang melakukan doxing, usut sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan apabila memang ditemukan keterlibatan pihak lain. Tetapi jangan pula menciptakan pelaku berdasarkan prasangka politik. Itu sama saja dengan mengganti satu bentuk ketidakadilan dengan ketidakadilan yang lain,” tegasnya.
Demokrasi Tidak Boleh Dikuasai oleh Politik Pembunuhan Karakter
Menutup pernyataannya, Indria mengajak masyarakat sipil untuk tidak kehilangan rasionalitas dalam menyikapi konflik politik nasional. Menurutnya, kekuatan masyarakat sipil bukan terletak pada keberpihakan buta terhadap figur tertentu, melainkan pada keberanian mempertahankan prinsip keadilan, objektivitas, dan supremasi hukum. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat bersikap kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga harus berani menyampaikan pembelaan terhadap seseorang apabila terdapat tuduhan yang belum dibuktikan.
“Saya pernah mengalami dugaan doxing dan saya memilih melawan melalui jalur hukum. Saya tidak menjadikan pengalaman itu sebagai alasan untuk menuduh orang lain secara sembarangan. Prinsip saya sederhana jangan bungkam orang yang mengkritik, jangan lindungi pelaku intimidasi, dan jangan fitnah orang tanpa bukti.”
“Pak Dasco adalah pimpinan lembaga negara yang semestinya kita tempatkan dalam tradisi kedewasaan politik dan kenegarawanan. Kritik terhadap beliau tentu sah, tetapi menuduh beliau melakukan doxing harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi. Jangan sampai isu doxing justru menjadi alat politik untuk membunuh karakter seseorang.”
“Demokrasi bukan panggung untuk saling menjatuhkan melalui fitnah. Demokrasi adalah ruang untuk berbeda pendapat, menguji kebenaran, dan menegakkan keadilan. Jangan biarkan kepentingan politik mengalahkan akal sehat dan hukum.”
INDRIA FEBRIANSYAH, S.E., M.H.Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia|Inisiator Forum Komunikasi Nasional (FKN-08) Dua Periode|Pendiri Forum BEM DIY.
