EKONOMI INDONESIA BAIK-BAIK SAJA MESKI ADA KENAIKAN RON 92
Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik dipenuhi berbagai analisis mengenai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Sebagian pengamat bahkan mengaitkan kebijakan tersebut dengan potensi gejolak sosial, menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah, hingga kemungkinan munculnya tekanan politik yang lebih luas. Berbagai tulisan dan diskusi yang berkembang tentu patut dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurut saya, terdapat satu hal yang sering terlupakan dalam melihat persoalan ini, yaitu pentingnya memahami konteks global yang sedang dihadapi Indonesia.
Suatu kebijakan ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari dampak sesaat yang terlihat di permukaan. Kita harus melihat akar persoalan, faktor eksternal yang memengaruhi, serta posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Jika pendekatan ini digunakan, maka kesimpulan yang muncul justru berbeda. Kenaikan harga Pertamax tidak menunjukkan kegagalan pemerintah menjaga ekonomi, melainkan menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan bertahan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.
Dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Konflik geopolitik di berbagai kawasan telah mengganggu jalur distribusi energi global. Ketegangan di Timur Tengah, persaingan ekonomi antara negara-negara besar, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok internasional telah menyebabkan harga energi mengalami tekanan berkepanjangan. Dalam kondisi seperti itu, hampir semua negara terpaksa melakukan penyesuaian harga bahan bakar.
Kita sering kali melihat kondisi Indonesia secara terpisah dari dunia internasional, seolah-olah seluruh persoalan energi merupakan kesalahan pemerintah semata. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi dan kapasitas fiskal besar pun tidak mampu menghindari kenaikan harga energi. Masyarakat di Eropa harus menghadapi lonjakan harga bahan bakar yang jauh lebih tinggi daripada yang terjadi di Indonesia. Amerika Serikat yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar dunia juga mengalami tekanan serupa. Negara-negara ASEAN yang secara geografis lebih dekat dengan Indonesia pun tidak luput dari kenaikan harga energi.
Perbandingan ini penting untuk dipahami agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, tidak ada negara yang sepenuhnya kebal terhadap gejolak harga minyak dunia. Yang membedakan hanyalah kemampuan masing-masing negara dalam mengelola dampaknya terhadap rakyat.
Di sinilah Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Pemerintah memilih melakukan penyesuaian pada BBM non-subsidi, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dipertahankan. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Kita harus jujur mengakui bahwa kelompok pengguna Pertamax pada umumnya memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan kelompok pengguna BBM subsidi. Oleh karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak secara langsung menghantam lapisan masyarakat yang paling rentan. Petani, nelayan, pelaku usaha mikro, pengemudi angkutan umum, serta masyarakat berpenghasilan rendah masih mendapatkan perlindungan melalui kebijakan subsidi yang dipertahankan pemerintah.
Inilah esensi keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi. Keadilan bukan berarti semua orang menerima perlakuan yang sama tanpa melihat kondisi masing-masing. Keadilan adalah ketika negara mampu memberikan perlindungan lebih besar kepada mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, mempertahankan subsidi bagi kelompok rentan merupakan bentuk keberpihakan yang nyata.
Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa subsidi energi bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Setiap rupiah yang digunakan untuk menutup selisih harga BBM adalah uang rakyat yang berasal dari pajak dan penerimaan negara. Ketika subsidi terus membengkak tanpa kendali, maka kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, mendukung ketahanan pangan, serta menciptakan lapangan kerja akan ikut tergerus.
Sering kali masyarakat hanya melihat manfaat langsung dari subsidi, tetapi melupakan biaya kesempatan yang harus ditanggung negara. Padahal pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, irigasi pertanian, hingga program perlindungan sosial membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jika seluruh sumber daya negara habis digunakan untuk mempertahankan harga energi secara artifisial, maka pembangunan jangka panjang akan terhambat.
Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan untuk melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi justru dapat dipandang sebagai langkah penyelamatan fiskal. Kebijakan ini mungkin tidak populer dalam jangka pendek, tetapi dapat membantu menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara mengalami krisis bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena terlambat mengambil keputusan sulit ketika tekanan ekonomi mulai muncul.
Saya juga melihat adanya perubahan yang cukup positif dalam cara masyarakat Indonesia menyikapi isu-isu ekonomi. Dibandingkan satu dekade lalu, masyarakat saat ini jauh lebih terbuka terhadap informasi global. Mereka memahami bahwa harga minyak dunia dipengaruhi oleh banyak faktor yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia. Kesadaran ini membuat masyarakat lebih rasional dalam menilai sebuah kebijakan.
Masyarakat kini dapat melihat bahwa pemerintah bukanlah pihak yang menentukan harga minyak dunia. Pemerintah hanya memiliki pilihan-pilihan kebijakan untuk mengurangi dampak dari gejolak yang terjadi. Oleh karena itu, diskusi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada kenaikan harga semata, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola risiko agar dampaknya tidak semakin luas.
Tentu kita tidak boleh menutup mata terhadap dampak yang dirasakan sebagian masyarakat. Kenaikan harga Pertamax tetap memiliki konsekuensi ekonomi tertentu. Biaya transportasi pribadi meningkat, pengeluaran rumah tangga bertambah, dan sebagian sektor usaha mungkin perlu melakukan penyesuaian. Namun dampak tersebut masih berada dalam batas yang relatif terkendali dibandingkan apabila pemerintah memilih mempertahankan seluruh beban subsidi hingga mengganggu stabilitas fiskal nasional.
Kita juga perlu berhati-hati terhadap narasi yang menggambarkan setiap penyesuaian harga sebagai tanda kehancuran ekonomi. Pandangan seperti ini cenderung berlebihan dan tidak didukung oleh gambaran makro yang lebih komprehensif. Sebuah negara tidak diukur dari kemampuannya mempertahankan harga murah selamanya, melainkan dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi ketika menghadapi tekanan besar.
Dalam banyak kasus, keberanian mengambil keputusan yang tidak populer justru menjadi salah satu indikator kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemerintah yang baik bukanlah pemerintah yang selalu menyenangkan semua pihak, melainkan pemerintah yang berani mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui harga yang rendah. Kepercayaan publik dibangun melalui kejujuran, transparansi, dan konsistensi pemerintah dalam menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Ketika masyarakat memahami alasan di balik sebuah kebijakan dan melihat adanya upaya melindungi kelompok yang paling rentan, maka ruang untuk gejolak sosial yang berlebihan akan semakin kecil.
Indonesia memang tidak sedang berada dalam situasi yang sempurna. Tantangan ekonomi masih banyak. Namun jika dibandingkan dengan berbagai negara yang mengalami lonjakan harga energi jauh lebih besar, tekanan inflasi yang lebih tinggi, serta krisis fiskal yang lebih berat, maka posisi Indonesia masih relatif stabil dan terkendali.
Karena itu, kenaikan harga Pertamax seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai kabar buruk. Kebijakan ini perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah badai ketidakpastian global. Stabilitas ekonomi bukan dibangun dengan mengabaikan realitas, melainkan dengan keberanian menghadapi kenyataan, mengambil keputusan yang diperlukan, dan memastikan bahwa beban terbesar tidak dipikul oleh mereka yang paling lemah.
Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia yang bebas dari tantangan, melainkan Indonesia yang mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap melindungi rakyatnya ketika tantangan itu datang.
Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
About the Author
