Negara ini terlalu lama dikuasai oleh segelintir tangan.
Bukan tangan yang membangun.
Bukan tangan yang mencipta.
Melainkan tangan yang merampas lahan, hutan, dan masa depan rakyat.
Ketika banjir dan longsor menenggelamkan Sumatera dan Aceh, yang runtuh bukan hanya tanah dan rumah warga, tetapi juga kebohongan besar tentang pembangunan. Di balik bencana itu, berdiri raksasa-raksasa kapital yang selama puluhan tahun tak tersentuh hukum.
Dan di saat rakyat digiring pada keputusasaan, negara justru melakukan sesuatu yang tak pernah diduga.
“Sebagai seorang aktivis, saya sendiri terkejut dan terhentak. Saya tidak menduga, Presiden Prabowo bisa setegas dan seberani seperti ini dalam menghadapi raksas kapital,” ujar Haris Rusly Moti.
Pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah pernyataan ideologis: negara tidak lagi tunduk pada serakahnomic.
“Kami pikir kebijakan tegas dan berani Presiden Prabowo tersebut di luar dari perkiraan semua pihak, baik para pengusaha serakahnomic maupun aktivis gerakan sosial, aktivis lingkungan dan advokasi tambang,” tegas Haris.
Selama puluhan tahun, aktivis berteriak. Rakyat melawan. Alam dijarah.
Namun negara selalu ragu atau dibuat ragu.
Kini, keraguan itu dipatahkan.
“Sangat mengejutkan kita semua ketika Perintah Presiden Prabowo untuk mencabut dan menindak tegas izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan di tiga daerah bencana Sumatera dan Aceh. Kebijakan tersebut ibarat petir di siang bolong, atau semacam gempa 9 skala richter yang mengguncang sumber penguasa kapital di negeri ini,” kata Haris.
Inilah inti persoalan bangsa ini.
“Sumber utama kapital yang membentuk kekayaan berlimpah segelintir oligarki serakahnomic di negeri ini adalah penguasaannya terhadap jutaan hektar lahan dan kawasan hutan… Mereka kaya raya bukan karena hasil inovasi dan industrialisasi, tapi karena keserakahan mereka menguasai jutaan hektar lahan,” tegas Haris.
Maka jangan heran, ketika negara bergerak, perlawanan pun muncul.
Hoaks disebar. Disinformasi dimobilisasi. Algoritma dibajak.
“Banjir berita hoax, disinformasi dan opini sesat tersebut bahkan berhasil merubah algoritma medsos. Ketika algoritma medsos membaca kebenaran informasi sebagai hoax, sementara disinformasi dan berita hoax dibaca sebagai kebenaran,” jelas Haris.
Presiden difitnah. Negara disandera.
“Presiden Prabowo bahkan difitnah secara keji sebagai pemilik puluhan ribu hektar lahan yang jadi penyebab banjir,” ujar Haris.
Namun sejarah tidak ditentukan oleh algoritma.
Sejarah ditentukan oleh keputusan politik.
Rabu, 21 Januari 2026, negara menjawab langsung dan tunai.
“Semua berita hoax, disinformasi dan opini sesat tersebut dijawab secara langsung dan tunai,” tegas Haris.
Izin dicabut. Nama-nama besar tumbang.
Negara berkata: cukup sudah.
“Pemerintah juga menegaskan akan
menegakan hukum untuk menindak perusahaan dan pengusaha jahat tersebut, now or never,” kata Haris.
Inilah momen yang membuat sebagian aktivis ragu—bukan karena salah, tetapi karena trauma.
“Kita memang sudah terbiasa hidup dengan pemerintahan yang tidak pernah berani dan tegas ketika berhadapan dengan segilintir penguasa kapital,” ujar Haris.
Dulu, negara selalu disandera oleh mitos palsu: PHK massal, perlawanan balik oligarki, suap aparat.
Kini, Presiden Prabowo justru menantang mereka di panggung dunia.
“Mereka akan mendapat kejutan besar jika berani menyuap para pejabat di pemerintahahnnya,” kata Haris mengutip pidato Presiden Prabowo di WEF.
Ini bukan omong kosong.
Ini dibuktikan.
“Satgas PKH berhasil menyita 4,09 juta hektar lahan,” ungkap Haris.
Angka itu bukan statistik.
Itu adalah wilayah kedaulatan yang direbut kembali.
Maka hari ini, garis perjuangan harus ditegaskan ulang.
Gerakan sosial tidak sedang dikalahkan.
Justru sedang diuji: berdiri bersama rakyat atau membeku dalam sinisme.
“Mestinya tugas gerakan sosial, aktivis lingkungan dan advokasi tambang saat ini adalah memberikan dukungan kritis kepada Presiden Prabowo,” tegas Haris.
Karena ini bukan soal Presiden.
Ini soal negara kembali pada konstitusi.
“Rakyat bersama Presiden Prabowo mengembalikan fungsi dan tujuan bernegara sesuai amanat pembukaan UUD 1945… Point of no return,” tutup Haris Rusly Moti.
Sejarah telah bergerak.
Negara telah memilih.
Sekarang pertanyaannya tinggal satu
Kita bersama rakyat atau bersama serakahnomic?
About the Author
