Oleh: Indria Febriansyah
Dalam satu dekade terakhir, publik Indonesia disuguhi narasi seolah keterlibatan tokoh nasional dalam organisasi elit global seperti World Economic Forum (WEF), IMF, World Bank, dan forum G20 merupakan prestasi tanpa cela. Narasi ini dibungkus dengan istilah modern global leadership, best practice, international credibility. Namun pertanyaan mendasarnya jarang diajukan secara jujur untuk kepentingan siapa sesungguhnya keterlibatan itu bekerja?
Keterlibatan elite Indonesia dalam jejaring global tidaklah netral. Ia membawa konsekuensi ideologis, arah kebijakan, bahkan watak kekuasaan. Forum-forum elit global bukan sekadar ruang diskusi; ia adalah ruang produksi wacana dan kebijakan yang kerap menjadikan negara berkembang sebagai objek eksperimen, bukan subjek berdaulat.
Teknokrasi Global vs Demokrasi Rakyat
Masuknya tokoh-tokoh Indonesia ke lingkaran elit global sering dibarengi dengan menguatnya teknokrasi yang miskin empati sosial. Kebijakan publik semakin dikalkulasi dengan rumus efisiensi fiskal, daya tarik investasi, dan kepatuhan terhadap pasar global sementara suara petani, buruh, nelayan, dan desa ditempatkan sebagai variabel pengganggu.
Di titik ini, demokrasi mengalami reduksi makna. Pemilu tetap berlangsung, tetapi arah kebijakan telah “dikunci” oleh konsensus global: liberalisasi, deregulasi, privatisasi sumber daya, dan penarikan peran negara dari tanggung jawab sosialnya. Negara tidak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan manajer kepentingan modal.
WEF dan Ilusi Kepemimpinan Global
Status seperti Young Global Leader sering dipromosikan sebagai bukti kualitas kepemimpinan. Padahal, WEF bukan lembaga demokratis. Ia tidak dipilih oleh rakyat dunia, tidak bertanggung jawab pada konstitusi negara mana pun, namun memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan publik global.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar:
Ketika seorang pejabat publik lebih sibuk berbicara di Davos daripada mendengar jeritan desa, kepada siapa loyalitasnya dipertaruhkan?
Kedaulatan yang Terkikis Secara Halus
Penjajahan modern tidak lagi datang melalui senjata, melainkan melalui kebijakan, utang, standar global, dan legitimasi moral palsu. Negara dipuji sebagai “reformis” ketika patuh, dan dihukum pasar ketika berani menyimpang.
Ironisnya, sebagian elite nasional justru bangga menjadi bagian dari sistem ini, tanpa pernah secara terbuka mempertanyakan dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi, pendidikan, pangan, dan energi bangsa.
Belajar dari Sejarah, Bukan Tunduk pada Mode Global
Indonesia memiliki tradisi pemikiran besar Trisakti, Pancasila, ekonomi kerakyatan, dan pendidikan pembebasan ala Tamansiswa. Semua itu menempatkan manusia dan rakyat sebagai pusat, bukan angka pertumbuhan atau indeks global. Keterlibatan global seharusnya bersifat taktis dan selektif, bukan ideologis dan subordinatif. Dunia internasional adalah ruang perjuangan, bukan ruang penyerahan diri.
Elite untuk Siapa?
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan keberanian moral untuk berkata tidak pada sistem global yang tidak adil. Elite sejati bukan mereka yang diterima di forum elit dunia, melainkan mereka yang tetap berpihak pada rakyat meski harus berseberangan dengan arus global.
Jika keterlibatan global menjauhkan elite dari penderitaan rakyat, maka itu bukan kemajuan melainkan kemunduran yang dibungkus bahasa internasional.
Indonesia tidak membutuhkan elite global yang fasih berbahasa Inggris, tetapi pemimpin nasional yang fasih membaca penderitaan bangsanya sendiri.
About the Author
