Opini: Ain (Ketua BEM UST)
Tamansiswa, yang secara historis lahir sebagai antitesis terhadap hegemoni kolonial, kini justru terjebak dalam hegemoni usang di dalam tubuhnya sendiri. Cita-cita revolusioner Ki Hadjar Dewantara untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin tampak kehilangan daya ledaknya di era modern ini. Alih-alih bertransformasi menjadi poros pemikiran pendidikan kontemporer, organisasi ini justru mengalami kemandekan struktural yang sangat memprihatinkan. Ketika ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terus berlari membangun peradaban lewat institusi pendidikan yang progresif, Tamansiswa seolah berjalan di tempat. Keagungan masa lalu kini hanya menjadi alat legitimasi bagi kemalasan berpikir untuk menyusun konsep-konsep pendidikan baru yang relevan dengan zaman. Ironisnya, institusi yang seharusnya memproduksi wacana tanding (counter-discourse) pendidikan nasional ini justru tenggelam dalam romantisme sejarah yang ahistoris. Kegagalan bersaing ini bukanlah kebetulan sejarah, melainkan produk langsung dari patologi struktural yang menggerogoti jantung organisasi.
Patologi struktural ini paling terang benderang terlihat pada komposisi elite Majelis Luhur Tamansiswa yang terjebak dalam sindrom gerontokrasi. Nama-nama sepuh seperti Ki Sri-Edi Swasono, Ki Pardimin, Ki Saur Panjaitan, hingga Ki Gandung Ngadina terus mendominasi ruang-ruang pengambilan keputusan strategis. Kehadiran mereka secara sosiologis mengonfirmasi terjadinya oligarki elitis, di mana sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada generasi yang sama selama puluhan tahun. Dalam analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons, sebuah sistem akan mengalami disfungsi jika subsistem adaptasinya lumpuh total akibat kekakuan struktur. Kelumpuhan adaptasi di Tamansiswa terjadi karena para pemangku kebijakan di usia senja secara alamiah memiliki jarak epistemologis yang terlampau jauh dengan realitas generasi mutakhir. Akibatnya, kebijakan yang diproduksi cenderung bersifat konservatif, berorientasi pada pemeliharaan status quo, dan alergi terhadap gempuran disrupsi global. Taman Siswa kini telah bermutasi dari sebuah lokomotif pergerakan yang dinamis menjadi sekadar “Taman Orangtua” yang kedap terhadap kritik dan perubahan.Realitas oligarkis ini secara langsung mengkhianati postulat ontologis dan epistemologis dari ajaran asas Ki Hadjar Dewantara itu sendiri. Dalam konsepsinya, Ki Hadjar dengan sangat tegas mewajibkan pendidikan untuk senantiasa tunduk dan beradaptasi pada “Kodrat Alam dan Kodrat Zaman”. Kodrat zaman meniscayakan adanya dialektika yang terus bergerak, di mana setiap generasi memiliki spektrum tantangan dan bentuk perlawanannya sendiri. Memaksakan kacamata generasi baby boomers untuk membaca peta jalan pendidikan di era kecerdasan buatan adalah sebuah kecacatan logika akademis yang fatal. Elite Majelis Luhur secara sadar atau tidak telah membatalkan prinsip kemerdekaan berpikir yang menjadi ruh paling esensial dari Sistem Among. Mereka gagal menyadari bahwa memegang kendali tanpa mau memberikan ruang bagi interpretasi baru adalah bentuk penjajahan gaya baru di dalam internal institusi. Ketidakmampuan merawat dialektika zaman ini membuat Tamansiswa lumpuh dalam melahirkan gagasan-gagasan pendidikan progresif seperti yang dicita-citakan pendirinya.
Kegagalan sistemik ini berakar pada salah kaprah struktural para elite dalam memaknai dan mengeksekusi semboyan sakti “Tut Wuri Handayani”. Secara filosofis, ungkapan ini menuntut para senior untuk berdiri di belakang (tut wuri) guna memberikan daya dorong dan moral (handayani) kepada generasi penerus di garis depan. Namun, fakta struktural hari ini menunjukkan para sesepuh justru memblokade barisan depan (ing ngarsa) dan enggan turun panggung secara terhormat. Mereka tidak lagi memberikan daya dorong, melainkan menjelma menjadi beban struktural yang memberatkan langkah kaum muda untuk berlari mengejar ketertinggalan zaman. Robert Michels melalui teori “Hukum Besi Oligarki” menyebutkan bahwa para pemimpin pada akhirnya akan lebih peduli pada mempertahankan posisi dan privilese mereka daripada tujuan awal organisasi. Hal inilah yang sedang menggerogoti Tamansiswa, di mana pelestarian kekuasaan elite menjadi lebih utama dibandingkan eksperimentasi pedagogi yang radikal. Semboyan luhur itu kini telah tereduksi menjadi jargon kosong yang hanya diucapkan di mimbar-mimbar seremonial tanpa pernah diwujudkan dalam demografi kepengurusan. Dampak dari sumbatan regenerasi ini sangat destruktif terhadap kapasitas institusional Tamansiswa sebagai laboratorium ideologi pendidikan nasional. Jika kita mengkomparasikannya dengan entitas raksasa seperti Muhammadiyah atau NU, kedua organisasi tersebut mampu melakukan kaderisasi intelektual yang sangat sistematis dan berjenjang. Mereka memberikan karpet merah bagi intelektual muda berdiaspora, menyusun kurikulum mutakhir, dan memimpin amal usaha pendidikan dengan otonomi penuh yang terukur. Sebaliknya, sentralisasi absolut di tangan para elit sepuh Tamansiswa telah mematikan inisiatif dan keberanian para kader muda untuk melakukan interupsi kultural. Setiap upaya pembaruan dari akar rumput sering kali kandas karena harus membentur tembok birokrasi dan kekakuan mentalitas konservatif Majelis Luhur. Akibatnya, Tamansiswa kehilangan insting tajamnya untuk merumuskan ulang konsep kebangsaan dan pendidikan di tengah gempuran neoliberalisme pendidikan global. Organisasi ini kehilangan taring intelektualnya, berubah menjadi institusi pasif yang hanya mampu mengulang-ulang narasi kebesaran masa lampau tanpa memproduksi sejarah baru.Lebih jauh lagi, pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep “Kemerdekaan” secara esensial mensyaratkan adanya pembebasan dari segala bentuk ikatan tatanan yang mengekang proses tumbuh kembang. Kemerdekaan dalam konteks organisasi berarti terbebas dari feodalisme struktural yang mengkultuskan senioritas di atas rasionalitas, kapabilitas, dan meritokrasi. Sayangnya, relasi kuasa yang terbangun di dalam Tamansiswa hari ini sangat kental dengan nuansa feodalistik yang berlindung di balik kedok tata krama dan penghormatan buta. Rasa segan yang berlebihan (ewuh pakewuh) terhadap tokoh-tokoh sepuh ini telah membunuh secara perlahan iklim diskursus akademis yang seharusnya kritis dan egaliter. Ketiadaan ruang aman untuk berdebat dan mengkritik kebijakan pimpinan secara terbuka adalah lonceng kematian bagi denyut nadi sebuah lembaga pendidikan pembebas. Padahal, tanpa adanya benturan tesis dan antitesis antar generasi secara terbuka, sintesis pemikiran pendidikan yang segar tidak akan pernah lahir dari rahim Tamansiswa. Struktur yang terlampau hierarkis dan otoritarian ini perlahan-lahan mencekik napas kreativitas yang justru sangat diagungkan oleh Ki Hadjar di masa pergerakan.Permasalahan mendasar dari semua fenomena kemunduran ini adalah tidak berjalannya fungsi kaderisasi ideologis yang transformatif, alih-alih sekadar kaderisasi administratif belaka. Para elit tua di Majelis Luhur gagal mendidik kader muda yang mampu melampaui capaian mereka, yang dalam filsafat pendidikan justru merupakan indikator utama kegagalan seorang pendidik sejati. Mereka tampaknya lebih nyaman mencetak pengikut yang patuh, bukan pemimpin pemikir yang berani membongkar tatanan mapan untuk menyelamatkan tujuan agung institusi. Ketakutan akan kehilangan kendali atas aset, arah, dan wibawa organisasi membuat proses regenerasi sengaja diperlambat dan dilakukan penuh kecurigaan. Pierre Bourdieu dalam teori reproduksi sosialnya secara tajam menjelaskan bagaimana kelompok dominan selalu berusaha memonopoli “modal kultural” untuk melanggengkan kekuasaan mereka tanpa batas. Di Tamansiswa, monopoli wacana kultural tersebut dieksploitasi untuk meminggirkan kelompok muda yang dicap belum “matang”, padahal dunia di luar sudah berlari dengan parameter yang sama sekali berbeda. Kegagalan merekonstruksi sistem kaderisasi inilah yang menjadi titik nadir, membuat organisasi terus menyusut secara kualitas maupun kuantitas pengaruhnya di ruang publik.
Secara pragmatis, kelumpuhan struktural ini mengakibatkan Tamansiswa kehilangan momentum emas untuk memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus kritikus tajam kebijakan pendidikan pemerintah. Ketika negara meluncurkan berbagai kebijakan pendidikan kontemporer yang kontroversial, suara Tamansiswa nyaris tidak terdengar sumbangsih teoretisnya yang memberikan solusi alternatif. Kebisuan intelektual ini terjadi karena kapasitas energi Majelis Luhur telah terkuras habis hanya untuk mengurus dinamika internal struktural yang usang dan stagnan. Sangat menyedihkan menyadari bahwa ideologi pendidikan yang begitu kaya dan komprehensif harus terkunci rapat di dalam kepala para elit yang sudah kehabisan bensin operasional. Masyarakat kiwari tidak lagi memandang Tamansiswa sebagai rujukan utama inovasi pedagogi, melainkan sekadar sebagai peninggalan cagar budaya yang cukup dikenang sejarahnya. Jika Muhammadiyah mampu melesat jauh dengan gagasan “Islam Berkemajuan”, Tamansiswa seharusnya bisa memimpin orkestrasi peradaban dengan “Pendidikan Berkemerdekaan” yang dikontekstualisasikan ulang secara radikal. Kehilangan daya saing ini menjadi bukti sahih bahwa modal sejarah sehebat apa pun akan hangus tak bersisa jika tidak ditopang oleh struktur organisasi yang rasional, adaptif, dan bervisi masa depan.Pada akhirnya, diskursus ini adalah sebuah gugatan intelektual tanpa tedeng aling-aling agar Majelis Luhur Tamansiswa segera melakukan dekonstruksi struktural secara total dan menyeluruh. Tokoh-tokoh sepuh harus menyadari bahwa legasi terakhir yang paling mulia bagi seorang pendidik adalah mundur dengan lapang dada dan menyerahkan estafet kemudi kepada generasi muda. Revolusi struktural ini adalah harga mati yang absolut dan tidak bisa ditawar lagi jika Tamansiswa menolak untuk sekadar menjadi catatan kaki dalam buku sejarah pendidikan nasional. Kita menuntut untuk mengembalikan institusi ini pada khittah-nya sebagai taman persemaian gagasan-gagasan radikal yang berani menantang zaman, bukan sebagai tempat purnatugas bernostalgia. Hanya dengan meruntuhkan tembok gerontokrasi ini, Tamansiswa akan kembali bernapas dan menemukan nyawa ideologisnya untuk bersaing secara sepadan dengan ormas-ormas raksasa pembangun peradaban lainnya. Mengutip kembali nyala api semangat Ki Hadjar, merdeka itu berarti berdiri sendiri dan tidak bergantung; dan hari ini, Tamansiswa harus berani merdeka dari belenggu struktur masa lalunya sendiri. Inilah saat historis untuk mengembalikan Tamansiswa menjadi benar-benar milik para “Siswa, Anak, ataupun Pemuda “, para pembelajar sejati yang siap merobek kebekuan zaman demi mencetak masa depan.
About the Author
