
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)
Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
Jakarta, 3 November 2026 – PRESIDEN DIPILIH RAKYAT, BUKAN UNTUK DIAWASI SECARA ILEGAL OLEH KEKUATAN GELAP!
Bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian serius terhadap integritas negara hukum. Persoalannya bukan hanya tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang memiliki pangkat tertinggi, atau siapa yang berada paling dekat dengan lingkaran Istana. Persoalan sesungguhnya adalah apakah hukum masih memiliki keberanian untuk menjangkau siapa pun yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.Kami, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), mengutuk keras dugaan praktik penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan komunikasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan persoalan yang menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan komunikasi kenegaraan, kedaulatan pemerintahan, serta kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum.Presiden Prabowo Subianto mendapatkan mandat konstitusional melalui proses demokrasi. Beliau memimpin pemerintahan berdasarkan mandat rakyat dan konstitusi. Karena itu, tidak boleh ada individu, kelompok, maupun jaringan kekuasaan yang merasa memiliki kewenangan di luar hukum untuk mengintervensi, mengintai, atau mengendalikan Presiden melalui praktik-praktik ilegal.
Presiden adalah pemegang mandat rakyat. Bukan objek permainan kekuasaan segelintir elite!
1. JANGAN BIARKAN APARAT NEGARA MENJADI NEGARA DALAM NEGARA!Kami ingin mengingatkan bahwa seragam, jabatan, dan pangkat bukanlah tiket untuk mendapatkan kekebalan hukum. Polisi adalah alat negara yang memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi bukan penguasa di atas konstitusi. Polisi bukan pemilik negara. Dan tidak ada satu pun pejabat kepolisian yang memiliki kewenangan tanpa batas.Jika terdapat pejabat tinggi kepolisian yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, maka proses hukum harus berjalan tanpa kompromi. Jangan sampai institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru menjadi tempat berlindung bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.Kami tidak sedang menyerang institusi Polri. Kami justru menghendaki Polri menjadi institusi yang semakin profesional, bersih, berintegritas, dan mendapatkan kepercayaan rakyat. Namun, membersihkan institusi tidak cukup dengan slogan reformasi. Harus ada keberanian untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila pelakunya adalah jenderal berbintang empat.
JANGAN ADA JENDERAL YANG MERASA LEBIH TINGGI DARIPADA UNDANG-UNDANG!2. DUGAAN PENYADAPAN BUKAN PERKARA RINGAN: ADA KONSEKUENSI PIDANANYA!
Secara hukum, persoalan intersepsi atau penyadapan tanpa hak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 47 UU ITE menjadi salah satu landasan hukum yang relevan untuk menguji dugaan intersepsi atau penyadapan tanpa hak atau melawan hukum.
Ketentuan tersebut harus diterapkan berdasarkan fakta, unsur tindak pidana, dan pembuktian yang sah. Kami menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memiliki jabatan strategis. Jika masyarakat biasa dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terbukti melanggar hukum, pejabat tinggi negara pun harus tunduk pada prinsip yang sama. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan fondasi yang sangat jelas semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
HUKUM TIDAK MENGENAL BINTANG. HUKUM TIDAK MENGENAL ORANG DALAM. HUKUM TIDAK BOLEH TAKLUK KEPADA KEKUASAAN!3. KAMI BERDIRI BERSAMA PRESIDEN PRABOWO: JANGAN BIARKAN MANDAT RAKYAT DIKHIANATI!
Dukungan kami kepada Presiden Prabowo Subianto bukan dukungan yang dibangun atas kepentingan jabatan, proyek, fasilitas, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Kami mendukung Presiden karena ada mandat rakyat, harapan perubahan, cita-cita kedaulatan nasional, dan agenda pembangunan Indonesia yang harus dikawal bersama. Namun, dukungan kepada Presiden tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh tindakan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Justru karena kami mendukung Presiden, kami tidak ingin ada pejabat oportunis, pemain kekuasaan, atau kelompok yang merasa menjadi pemilik akses terhadap Presiden, kemudian bertindak seolah-olah negara adalah milik mereka sendiri. Presiden harus mendapatkan informasi yang jujur, objektif, dan tidak dimanipulasi oleh kepentingan kelompok. Presiden harus dikelilingi oleh orang-orang yang bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan orang-orang yang hanya sibuk mempertahankan posisi dan pengaruh. Kami ingin Presiden Prabowo berhasil menjalankan Asta Cita. Kami ingin kedaulatan pangan dan energi terwujud. Kami ingin hilirisasi memberikan manfaat nyata kepada rakyat. Kami ingin ekonomi nasional semakin mandiri. Tetapi seluruh agenda besar tersebut membutuhkan institusi negara yang sehat dan aparatur yang berintegritas.
JANGAN BIARKAN KEPENTINGAN SEGELINTIR ELITE MERUSAK KEPEMIMPINAN YANG MENDAPAT MANDAT DARI RAKYAT!
4. ADA PERTANYAAN BESAR YANG HARUS DIJAWAB SECARA TERBUKA!
Kami mendesak agar persoalan ini tidak ditutup dengan pernyataan normatif atau sekadar pembelaan internal institusi. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan berdasarkan hukum dan fakta.Beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab:
1. Siapa yang memerintahkan dan siapa yang melaksanakan dugaan penyadapan tersebut?
2. Apakah terdapat surat perintah dan dasar hukum yang sah?
3. Apakah terdapat izin atau otorisasi dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan hukum?
4. Apa tujuan, sasaran, dan kepentingan di balik tindakan tersebut?
5. Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki akses terhadap perangkat dan sistem komunikasi negara?
6. Siapa yang bertanggung jawab apabila terbukti terdapat tindakan ilegal?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan independen untuk memastikan praktik penyadapan tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik atau kelompok tertentu?Kami tidak ingin berspekulasi mengenai siapa yang berada di balik persoalan ini. Namun, kami menuntut agar seluruh fakta dibuka melalui mekanisme pemeriksaan yang kredibel dan independen.
5. ENAM TUNTUTAN KSTI DAN FKN-08Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, kami menyampaikan tuntutan:
PERTAMA: Mendesak pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan komunikasi Presiden Republik Indonesia.
KEDUA: Mendesak pemeriksaan secara objektif terhadap semua pihak yang disebut atau diduga memiliki keterlibatan, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
KETIGA: Meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara independen, transparan, dan dapat diawasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
KEEMPAT: Mendesak pengamanan seluruh barang bukti elektronik, catatan akses, rekaman, dan jejak digital yang relevan agar tidak dihilangkan atau dimanipulasi.
KELIMA: Meminta Presiden Prabowo memastikan bahwa seluruh aparatur negara bekerja berdasarkan konstitusi, loyal kepada negara, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
KEENAM: Menuntut agar siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana diproses hingga pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada impunitas, sekalipun pelakunya memiliki pangkat tertinggi.
6. PESAN KAMI KEPADA PRESIDEN PRABOWO
Bapak Presiden Prabowo Subianto,Rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa negara benar-benar berada di tangan konstitusi. Kami ingin Bapak Presiden dapat bekerja tanpa intervensi ilegal, tanpa manipulasi informasi, dan tanpa praktik penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun yang berada di sekitar kekuasaan. Jangan biarkan mandat rakyat dikalahkan oleh kepentingan kelompok. Jangan biarkan jabatan negara menjadi alat untuk membangun kekuasaan pribadi. Jangan biarkan orang-orang yang seharusnya membantu pemerintahan justru menjadi sumber persoalan bagi pemerintahan itu sendiri. Kami mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi dukungan tersebut juga merupakan tanggung jawab untuk menyampaikan kritik, mengingatkan, dan menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai cita-cita konstitusi.
MENDUKUNG PRESIDEN BUKAN BERARTI DIAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN. MEMBELA PRESIDEN BERARTI JUGA MENJAGA MARWAH, MANDAT, DAN KEHORMATAN JABATAN PRESIDEN.
JANGAN ADA KEKUASAAN GELAP DI ATAS MANDAT RAKYAT!
Indonesia tidak boleh dikelola oleh jaringan kepentingan yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Negara ini bukan milik segelintir elite. Kepolisian bukan milik kelompok tertentu. Istana bukan milik para penjaga akses. Dan jabatan publik bukanlah warisan kekuasaan pribadi. Kami ingin Indonesia yang berdaulat, pemerintahan yang kuat, Presiden yang dihormati, serta aparat negara yang profesional dan tunduk kepada hukum. Apabila dugaan penyadapan ilegal ini terbukti, maka proses hukum harus berjalan sampai tuntas. Siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada perlindungan karena pangkat. Tidak boleh ada kompromi karena kedekatan. Tidak boleh ada pembiaran karena kekuasaan.
KAMI BERDIRI BERSAMA PRESIDEN PRABOWO UNTUK MENJAGA MANDAT RAKYAT, BUKAN UNTUK MELINDUNGI OKNUM YANG DIDUGA MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN! HIDUP RAKYAT INDONESIA!
JAGA PRESIDEN PRABOWO! JAGA KONSTITUSI! BERSIHKAN INSTITUSI DARI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN! TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM, SEKALIPUN BERBINTANG EMPAT!
INDRIA FEBRIANSYAH, S.E., M.H. Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI)
Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
