
Penyadapan Kepala Negara Adalah Persoalan Serius yang Menyangkut Kehormatan, Keamanan, dan Kedaulatan Republik Indonesia
Oleh: KH. MATSANI ABDUR RAHMAN Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)Ketua Umum Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia (FPN-RI) Relawan Prabowo
Dugaan aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian seluruh elemen bangsa. Peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, karena menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya, KH. Matsani Abdur Rahman, selaku Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) sekaligus Ketua Umum Forum Pemersaru Nasional Republik Indonesia (FPN-RI), mengutuk keras segala bentuk tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum. Presiden Prabowo Subianto merupakan kepala negara sekaligus pemegang mandat konstitusional rakyat Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengancam keamanan komunikasi, kerahasiaan informasi strategis, dan keselamatan kepala negara harus diusut secara menyeluruh.
JANGAN ANGGAP REMEH PENYADAPAN TERHADAP KEPALA NEGARA!
Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh institusi penegak hukum.
Pertama, usut tuntas tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindakan penyadapan ilegal harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tidak boleh ada tebang pilih, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Kedua, lindungi kehormatan dan keamanan Presiden. Negara wajib memastikan bahwa Presiden sebagai kepala negara mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk ancaman terhadap keamanan pribadi, komunikasi, dan informasi kenegaraan.
Ketiga, jaga kedaulatan digital Indonesia. Di era perang informasi dan kemajuan teknologi, penyadapan ilegal dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional. Indonesia harus memperkuat sistem perlindungan informasi strategis agar tidak mudah ditembus atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Keempat, jangan biarkan persoalan ini menjadi permainan politik. Kami mengingatkan agar kasus ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Fokus utama harus tetap pada pengungkapan fakta, penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan bangsa dan negara.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat dan relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, kami menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak berarti menutup mata terhadap persoalan hukum. Justru loyalitas kepada bangsa dan negara harus diwujudkan melalui sikap kritis, keberanian menyuarakan kebenaran, serta komitmen menjaga konstitusi. Kami percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada kekuatan, jabatan, maupun kepentingan tertentu yang berada di atas hukum.
PRESIDEN HARUS DILINDUNGI, KEDAULATAN NEGARA HARUS DIJAGA, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!
FPN-RI dan FKN-08 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum hingga seluruh fakta terungkap secara terang benderang. Karena menjaga Presiden bukan semata-mata menjaga seorang pemimpin, tetapi juga menjaga kehormatan institusi negara dan marwah Republik Indonesia.
NKRI HARGA MATI!KEDAULATAN NEGARA TIDAK BOLEH DIINTERVENSI!
KH. MATSANI ABDUR Rahman. inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) Ketua Umum Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia (FPN-RI)Relawan Prabowo
