Tamansiswa, Politik, dan Kekeliruan Membaca Warisan Ki Hadjar Dewantara.
(Oleh:Indria Febriansyah)
Di lingkungan Tamansiswa hidup sebuah doktrin yang diwariskan turun-temurun.
Tamansiswa tidak boleh berpolitik. Tamansiswa dipahami semata sebagai organisasi pendidikan dan kebudayaan, yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa bersentuhan dengan kekuasaan politik. Doktrin ini terdengar luhur. Namun jika dibaca tanpa konteks sejarah, ia justru menjauhkan Tamansiswa dari roh perjuangannya sendiri. Karena tidak ada satu pun perjuangan pendidikan yang lahir, hidup, dan menang tanpa politik. Pendidikan Selalu Berhadapan dengan Kekuasaan Pendidikan bukan ruang netral. Ia selalu berada dalam relasi kuasa siapa yang menentukan kurikulum, siapa yang mengatur anggaran, siapa yang mendefinisikan “manusia ideal” yang ingin dilahirkan. Jika Tamansiswa memilih menjauh dari politik dalam arti relasi kuasa dan kebijakan negara, maka yang terjadi bukan kemurnian perjuangan, melainkan kekalahan sunyi. Pendidikan akan tetap berjalan, tetapi ditentukan oleh kekuatan politik lain sering kali yang tidak berpihak pada rakyat.
Menjauh dari politik bukan berarti bebas dari dampaknya. Itu hanya berarti menyerahkan politik kepada pihak lain.
Ki Hadjar Dewantara,
Pendidik yang Lahir dari Politik Perlawanan
Sejarah mencatat dengan terang Ki Hadjar Dewantara bukan hanya pendidik, ia adalah aktivis politik perlawanan kolonial.
Sebelum mendirikan Tamansiswa pada 1922, Ki Hadjar adalah bagian dari Indische Partij, partai politik pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda. Partai ini didirikan oleh Tiga Serangkai:
Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) Cipto Mangunkusumo Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara)
Tulisan legendaris “Als Ik Eens Nederlander Was” bukan karya akademik kebudayaan. Itu adalah pamflet politik, yang membuat Ki Hadjar diasingkan ke Belanda.
Justru dari pengalaman politik itulah Ki Hadjar memahami satu hal penting tanpa kesadaran politik, pendidikan pribumi akan selalu dikendalikan oleh kekuasaan kolonial. Tamansiswa lahir bukan untuk lari dari politik, tetapi sebagai strategi perjuangan ketika ruang politik direpresi.
Tamansiswa Bukan Anti-Politik, Tapi Anti Pragmatisme Politik.
Kesalahpahaman terjadi ketika “tidak berpolitik praktis” disamakan dengan “anti-politik”.
Padahal yang ditolak Ki Hadjar adalah politik oportunistik, bukan politik sebagai perjuangan nilai.
Tamansiswa sejak awal adalah gerakan kebudayaan yang sadar politik, tetapi memilih jalur pendidikan agar bisa membangun kesadaran nasional, menanamkan harga diri bangsa, melahirkan manusia merdeka yang kelak mampu mengubah struktur kekuasaan. Itu politik jangka panjang, bukan apolitis. Perjuangan Tanpa Politik Adalah Jalan Menuju Kekalahan Dalam konteks hari ini, ketika kebijakan pendidikan ditentukan elite, anggaran pendidikan mudah digeser, nilai kebudayaan dikalahkan logika pasar, maka perjuangan pendidikan yang menolak bersentuhan dengan politik negara akan selalu berada di posisi defensif. Ia mungkin bermartabat, tetapi tidak berdaya.
Tamansiswa Tidak Perlu Mendirikan Partai Politik Saya sepakat Tamansiswa tidak perlu dan tidak pantas mendirikan partai politik sendiri. Itu justru berisiko mereduksi Tamansiswa menjadi alat kekuasaan.
Namun yang jauh lebih berbahaya adalah jika Tamansiswa kehilangan keberanian bersuara atas kebijakan negara, menganggap politik sebagai wilayah “kotor” yang harus dijauhi, dan membiarkan pendidikan ditentukan tanpa keterlibatan nilai Tamansiswa.
Tamansiswa seharusnya hadir sebagai kekuatan moral-politik, bukan partai, tapi penentu arah.
Menjaga Warisan Ki Hadjar Secara Utuh
Menghormati Ki Hadjar Dewantara bukan dengan membekukan Tamansiswa di menara gading pendidikan, melainkan dengan membaca sejarahnya secara utuh bahwa pendidikan, kebudayaan, dan politik adalah tiga medan perjuangan yang tak terpisahkan.
Tamansiswa tidak lahir dari ketakutan pada politik.
Ia lahir dari keberanian menghadapi kekuasaan. Dan di situlah martabatnya.
About the Author
