Oleh: Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia semakin sering disuguhi narasi pesimistis tentang negaranya sendiri. Pemerintah digambarkan gagal, negara disebut berada di ambang krisis, dan masa depan bangsa dilukiskan suram seolah tidak ada satu pun capaian yang layak dicatat. Narasi semacam ini tidak selalu lahir dari kritik yang jujur, melainkan kerap dibentuk melalui framing negatif yang berulang dan sistematis.
Di titik inilah masyarakat perlu waspada.
Salah satu figur global yang kerap disebut dalam diskursus ini, baik sebagai simbol maupun aktor nyata adalah George Soros, seorang investor dan filantropis internasional yang melalui Open Society Foundations (OSF) aktif mendanai berbagai lembaga swadaya masyarakat, media, dan gerakan sipil di banyak negara.
George Soros dikenal sebagai pendukung gagasan open society, masyarakat terbuka yang menjunjung kebebasan individu, demokrasi liberal, dan pasar bebas. Di satu sisi, gagasan ini dipuji sebagai alat melawan otoritarianisme. Namun di sisi lain, di banyak negara, intervensi ideologis semacam ini menimbulkan persoalan serius: benturan dengan nilai lokal, pelemahan kedaulatan nasional, dan delegitimasi pemerintahan yang sah.
sebagai pengingat bersama, tidak semua kritik terhadap pemerintah adalah rekayasa, dan tidak semua lembaga sipil adalah alat elite global. Namun, menutup mata terhadap fakta bahwa kepentingan global baik ideologis maupun ekonomi ikut bermain dalam pembentukan opini publik juga merupakan sikap yang naif.
Masalahnya bukan pada kritik. Masalahnya adalah ketika kritik berubah menjadi framing.
Framing bekerja bukan dengan data yang utuh, melainkan dengan potongan-potongan informasi yang dipilih secara selektif, diulang terus-menerus, lalu disebarkan melalui media dan influencer agar membentuk persepsi tunggal negara selalu salah, pemerintah selalu gagal, dan rakyat selalu menjadi korban tanpa daya.
Jika pola ini dibiarkan, yang dilemahkan bukan sekadar pemerintah, melainkan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme, Indonesia seharusnya paham bahwa penaklukan modern tidak selalu dilakukan dengan senjata. Ia bisa hadir dalam bentuk opini, narasi, dan tekanan psikologis kolektif. Ketika rakyat diyakinkan bahwa negaranya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka jalan menuju ketergantungan baik politik maupun ekonomi menjadi terbuka lebar.
Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia memandang bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh direduksi menjadi sekadar panggung pertarungan opini elite global. Demokrasi kita tumbuh dari sejarah, budaya, dan nilai Pancasila bukan dari cetak biru ideologi luar yang menganggap semua negara harus seragam.
Kami menegaskan kritik harus tetap hidup, tetapi akal sehat dan kedaulatan berpikir harus dijaga.
Masyarakat Indonesia perlu belajar membedakan:
kritik berbasis data dengan propaganda emosional, kontrol kekuasaan dengan delegitimasi negara,
kebebasan berekspresi dengan rekayasa opini.
Indonesia tidak anti kritik, tetapi juga tidak boleh menjadi objek eksperimen narasi global. Pemerintahan yang sah harus dikritik secara adil, bukan dilemahkan melalui framing negatif yang melayani kepentingan di luar kepentingan rakyat.
Di tengah derasnya arus informasi, kedaulatan berpikir rakyat adalah benteng terakhir bangsa. Jika benteng ini runtuh, maka yang roboh bukan hanya pemerintah hari ini, tetapi masa depan Indonesia itu sendiri.
About the Author
