Opini oleh Indria Febriansyah (Aktivis Pendiri Forum BEM DIY)
Dalam perkembangan politik kontemporer, pendekatan menyerang langsung pemegang kekuasaan utama tidak lagi selalu dianggap langkah yang cerdas. Situasi ini semakin terlihat ketika seorang pemimpin memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Dalam konteks Indonesia hingga 24 April 2026, posisi Prabowo Subianto menunjukkan stabilitas dukungan yang kuat. Kondisi tersebut mendorong perubahan pola kontestasi politik, dari serangan terbuka menjadi pendekatan tidak langsung, dari konfrontasi keras menjadi lebih halus, serta dari fokus individu menuju pendekatan berbasis jaringan. Dalam ruang inilah istilah “strategi tembak proxy” menemukan relevansinya. Konsep “tembak proxy” merujuk pada metode menyerang lingkar terdekat dari pusat kekuasaan, bukan figur utamanya. Orang-orang di sekitar pemimpin, baik staf inti, pembantu strategis, maupun tokoh yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan menjadi sasaran utama. Tujuannya bukan sekadar menjatuhkan individu tersebut, tetapi menciptakan erosi kepercayaan terhadap pusat kekuasaan secara keseluruhan tanpa harus menghadapi risiko besar akibat serangan langsung terhadap pemimpin yang populer.
Belakangan ini, ruang publik dipenuhi berbagai isu yang mengarah kepada figur-figur di sekitar Presiden. Salah satu yang cukup menonjol adalah sorotan terhadap Teddy Indra Wijaya, yang dikaitkan dengan berbagai tudingan, mulai dari isu insiden personal hingga dugaan adanya penyaringan informasi sebelum sampai ke Presiden. Terlepas dari validitasnya, yang menjadi perhatian bukan hanya isi kabar tersebut, melainkan bagaimana dan kapan isu itu dimunculkan ke publik. Dalam kajian komunikasi politik, keberhasilan sebuah narasi tidak selalu ditentukan oleh kebenaran faktual, melainkan oleh sejauh mana ia terasa masuk akal bagi masyarakat. Ketika suatu isu dianggap logis oleh publik, maka ia memiliki daya hidup yang panjang, bahkan tanpa dukungan bukti yang kuat. Inilah mekanisme yang sering digunakan dalam propaganda modern, membangun keyakinan publik melalui persepsi, bukan verifikasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya perhitungan strategis di kalangan aktor politik. Menyerang langsung Presiden dengan tingkat kepuasan tinggi berpotensi menimbulkan efek balik yang merugikan. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah mengikis kepercayaan secara bertahap melalui figur-figur di sekelilingnya, sehingga dampaknya tetap terasa tanpa memicu resistensi besar dari masyarakat.
Dalam skema tersebut, proxy menjadi sasaran yang efektif. Mereka memiliki kedekatan struktural dengan pusat kekuasaan sehingga mudah diasosiasikan, tetapi tidak memiliki perlindungan politik yang sekuat pemimpin utama. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pembentukan citra negatif, terutama dalam situasi di mana opini publik mudah dipengaruhi. Jika diamati lebih rinci, pola ini memperlihatkan kecenderungan yang sistematis. Figur-figur yang beririsan dengan Joko Widodo terlebih dahulu menjadi objek delegitimasi, diikuti oleh lingkar yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, jaringan yang memiliki kedekatan historis dengan Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak luput dari sorotan. Rangkaian ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam pemilihan target, bukan sekadar kebetulan. Perkembangan berikutnya menyentuh figur-figur yang berada langsung dalam inti kekuasaan Presiden.
Narasi mengenai hubungan antara Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad sempat beredar dengan isu ketidakharmonisan, meskipun tidak pernah mendapat konfirmasi yang jelas. Situasi serupa kemudian berlanjut dengan munculnya berbagai opini yang menyasar Teddy Indra Wijaya. Jika dilihat sebagai satu rangkaian, pola ini menyerupai orkestrasi yang terstruktur, tampak tenang di permukaan namun memiliki potensi dampak yang besar terhadap persepsi publik. Pendekatan ini juga tidak terlepas dari pemanfaatan momentum. Dalam praktik politik, waktu menjadi faktor krusial. Sebuah isu akan lebih efektif jika dilempar pada saat publik sedang sensitif terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, narasi yang diarahkan kepada proxy dapat dengan cepat berkembang dan memperkuat keraguan di tengah masyarakat. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa metode ini tidak eksklusif milik kelompok tertentu. Berbagai aktor politik dapat memanfaatkannya, baik yang berada di luar kekuasaan maupun yang berkompetisi di dalamnya. Bahkan dalam beberapa situasi, serangan terhadap proxy justru mencerminkan dinamika internal yang kompleks, bukan semata-mata tekanan dari luar. Perubahan pola ini juga dipengaruhi oleh karakter masyarakat di era digital. Informasi bergerak cepat, sementara proses verifikasi sering tertinggal. Dalam situasi seperti ini, emosi kerap lebih dominan dibandingkan rasionalitas. Akibatnya, narasi yang sederhana dan mudah diterima justru memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan fakta yang membutuhkan penjelasan panjang.
Bagi pemerintah, kondisi tersebut menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Tidak cukup hanya mengandalkan kinerja, tetapi juga perlu menjaga persepsi publik secara konsisten. Ketika kepercayaan terhadap lingkar dalam mulai terganggu, dampaknya bisa merembet hingga ke tingkat kepemimpinan tertinggi. Namun, efektivitas strategi ini tidak bersifat mutlak. Banyak faktor yang menentukan keberhasilannya, seperti kesinambungan pesan, kredibilitas penyampai, serta respons dari pihak yang menjadi sasaran. Dalam beberapa kasus, klarifikasi terbuka mampu meredam isu dengan cepat. Di sisi lain, ada pula situasi di mana isu meredup dengan sendirinya tanpa perlu intervensi langsung.
Pemerintahan saat ini tampak memilih pendekatan yang selektif dalam merespons isu. Tidak semua narasi dilawan secara terbuka, karena tidak semuanya memiliki daya tahan. Pendekatan ini bisa menjadi strategi untuk menghindari overexposure, namun tetap mengandung risiko apabila isu yang dianggap kecil berkembang menjadi lebih besar. Jika dilihat secara menyeluruh, kondisi ini menggambarkan bahwa politik Indonesia tengah memasuki fase yang semakin kompleks. Persaingan tidak lagi terbatas pada institusi formal, tetapi juga berlangsung di ruang opini publik yang sangat dinamis. Dalam arena ini, kemampuan mengelola narasi menjadi faktor penentu. Strategi tembak proxy mencerminkan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Ia menunjukkan bahwa pertarungan politik kini tidak hanya terjadi melalui kebijakan, tetapi juga melalui pembentukan persepsi. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi, terutama ketika batas antara fakta dan opini semakin kabur.
Dalam situasi ini, masyarakat memegang peran penting. Kemampuan untuk memilah informasi menjadi kunci agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu akurat. Tanpa literasi yang memadai, publik berisiko menjadi bagian dari permainan politik yang tidak sepenuhnya transparan. Fenomena tembak proxy dalam politik Indonesia 2026 merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dalam praktik politik modern. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh tindakan nyata, tetapi juga oleh bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi mata uang utama. Dengan posisi Prabowo Subianto yang masih memiliki legitimasi kuat, arah serangan yang bergeser ke lingkar sekitarnya menjadi hal yang dapat dipahami. Namun, keberhasilan strategi ini tetap ditentukan oleh respons publik dan kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi. Pada akhirnya, pertarungan utama tidak hanya berlangsung di struktur kekuasaan, tetapi juga di ruang kesadaran masyarakat.
About the Author
