
Usulan Untuk Kementrian Dalam Negeri Agar Kepala Daerah Membuat Perda Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H. Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang semakin kompleks. Konflik antarnegara, perubahan arah perdagangan global, hingga fluktuasi harga energi telah menciptakan tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah situasi tersebut, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis agar ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga dan kepentingan rakyat tetap terlindungi.
Salah satu tantangan yang paling nyata adalah meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selama ini subsidi BBM diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup. Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan mendasar yang harus disikapi secara bijaksana, yaitu belum optimalnya ketepatan sasaran penerima subsidi tersebut. Kita harus berani mengakui bahwa tidak sedikit subsidi BBM yang justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga non-subsidi. Akibatnya, negara mengeluarkan anggaran yang sangat besar, sementara manfaat yang diterima kelompok masyarakat rentan tidak maksimal.
Sebagai organisasi yang berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia memandang bahwa sudah saatnya dilakukan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi BBM. Yang perlu diperbaiki bukan keberadaan subsidinya, melainkan mekanisme distribusinya agar lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan lebih berkeadilan.Karena itu, kami mengusulkan adanya Program Efisiensi Nasional melalui pengaturan yang lebih tegas terhadap penerima BBM bersubsidi. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi tertentu yang tidak masuk kategori kelompok penerima prioritas.
Sebaliknya, subsidi harus diprioritaskan kepada sektor-sektor yang secara langsung menopang ekonomi rakyat, seperti sepeda motor yang digunakan masyarakat untuk bekerja, kendaraan angkutan umum, taksi, ojek daring, serta sarana transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat. Mereka adalah kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan biaya operasional dan paling membutuhkan perlindungan negara.
Jika kebijakan subsidi tepat sasaran dapat diwujudkan, maka manfaatnya akan sangat besar. Negara berpotensi menghemat anggaran hingga triliunan rupiah setiap tahun. Dana tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur desa, ketahanan pangan, bantuan sosial, serta berbagai program yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.Lebih dari itu, efisiensi subsidi juga akan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketika dunia menghadapi gejolak harga energi atau gangguan pasokan internasional, Indonesia memiliki ruang fiskal yang lebih sehat untuk melakukan intervensi dan melindungi rakyat.
Tentu saja, setiap perubahan kebijakan harus dilakukan secara bertahap, transparan, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Sosialisasi yang baik serta penggunaan teknologi pendataan yang akurat menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.Pada akhirnya, perjuangan menjaga keuangan negara bukan hanya tugas pemerintah semata. Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama.
Di tengah badai geopolitik global yang terus bergerak dinamis, kita membutuhkan kebijakan yang cerdas, berani, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Efisiensi subsidi BBM yang tepat sasaran bukanlah bentuk pengurangan kepedulian negara kepada rakyat, melainkan upaya memperkuat perlindungan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Mari bersama melawan beban anggaran yang tidak produktif, menjaga kesehatan keuangan negara, dan memastikan Indonesia tetap kokoh, mandiri, serta sejahtera di tengah perubahan dunia yang semakin penuh tantangan.
