INDONESIA SEDANG DIPANASKAN. JANGAN TUTUP MATA.
(Indria Febriansyah)
Tragedi di Tual adalah duka. Jika aparat bersalah, hukum harus menghukum. Tidak ada kompromi.
Tetapi bangsa ini tidak boleh naif.
Setiap kali ada peristiwa tragis, selalu muncul pola yang sama:
Framing instan.
Vonis moral sebelum proses hukum.
Narasi tunggal: negara adalah musuh.
Aksi tanpa tuntutan terukur.
Kemarahan dikapitalisasi.
Ini bukan kebetulan berulang. Ini pola.
Dalam teori contentious politics, eskalasi selalu dimulai dari moral shock. Lalu dibangun menjadi krisis legitimasi. Jika legitimasi retak, kepercayaan publik runtuh. Jika kepercayaan runtuh, kekuasaan melemah.
Dan ketika kekuasaan melemah, siapa yang bersiap menggantikannya?
POLA YANG TERBACA TERANG
Ada tragedi → aparat dituduh pembunuh.
Kampus bergerak → isu menyebar ke Jakarta.
Media sosial menggoreng tanpa henti.
Isu kebijakan pemerintah diserang paralel.
Anggaran dipersoalkan oleh pihak yang sebelumnya menyetujui.
Ini bukan peristiwa tunggal.
Ini orkestrasi bertahap.
Kita menyaksikan politik kemarahan bekerja.
Tidak perlu tank.
Tidak perlu senjata.
Cukup repetisi narasi dan algoritma.
SIAPA YANG GELISAH?
Mari kita jujur.
Ketika:
Tambang ilegal ditutup,
Mafia pajak disentuh,
Akses regulator finansial diperketat,
Perkebunan bermasalah diperiksa,
Arah geopolitik berubah,
Maka yang gelisah bukan rakyat kecil.
Yang gelisah adalah jaringan rente lama.
Sejarah politik menunjukkan:
Elite yang kehilangan akses tidak akan diam. Mereka tidak menyerang frontal. Mereka membangun opini.
Delegitimasi adalah senjata paling efektif.
DEMONSTRASI TANPA AGENDA = MOBILISASI EMOSI
Aksi tanpa draft tuntutan jelas bukan gerakan reformasi. Itu mobilisasi sentimen.
Reformasi sejati punya:
Roadmap.
Agenda legislasi.
Target kebijakan.
Parameter evaluasi.
Jika yang ada hanya slogan dan label moral, maka itu bukan reformasi. Itu agitasi.
Dan agitasi selalu membutuhkan musuh.
Hari ini musuhnya aparat.
Besok pemerintah.
Lusa sistem.
BAHAYA SABOTASE INTERNAL
Birokrasi kita masih dipenuhi loyalitas lama.
BUMN masih banyak dikendalikan jejaring lama.
Aparat strategis adalah produk rezim sebelumnya.
Apakah semuanya otomatis sejalan dengan arah baru? Tidak sesederhana itu.
Dalam sejarah politik, kekuasaan sering jatuh bukan karena oposisi luar, tetapi karena pembusukan dari dalam.
Jika kebijakan strategis seperti impor mobil, proyek logistik desa, atau implementasi anggaran tersendat dan menimbulkan polemik, itu bisa jadi bukan sekadar salah teknis.
Bisa jadi ada yang membiarkan blunder terjadi.
Bisa jadi ada yang ingin publik marah.
Politik tidak pernah polos.
JANGAN TERPERANGKAP NARASI REFORMASI JILID II
Reformasi jilid II terdengar heroik.
Tetapi kita harus bertanya: siapa yang menungganginya?
Jika yang berteriak reformasi adalah mereka yang terganggu kepentingannya, maka itu bukan reformasi rakyat. Itu reposisi elite.
Rakyat tidak butuh instabilitas.
Mahasiswa tulus tidak butuh dimanfaatkan.
Negara tidak butuh delegitimasi tanpa bukti hukum.
Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum, perbaikan kebijakan, dan stabilitas nasional.
PESAN UNTUK PEMERINTAH
Ini alarm dini.
Jika pola ini tidak dibaca serius:
Kemarahan akan dipelihara.
Aparat akan terus dipukul opini.
Pemerintah akan dikikis legitimasi sedikit demi sedikit.
Kudeta modern tidak selalu berdarah.
Kadang ia terjadi lewat opini yang dipanaskan setiap hari.
Bangsa ini pernah mengalami keruntuhan karena elite saling berebut kuasa.
Jangan ulangi sejarah.
Kami mendukung kritik.
Kami mendukung penegakan hukum.
Kami mendukung transparansi.
Tetapi kami menolak pembusukan sistematis terhadap negara.
Jika ada aparat salah, hukum.
Jika ada kebijakan keliru, perbaiki.
Tetapi jangan bakar rumah hanya karena satu kamar berasap.
Indonesia tidak boleh dijadikan arena perebutan rente oleh elite yang takut kehilangan akses.
Demokrasi harus dijaga.
Stabilitas harus dirawat.
Persatuan harus diutamakan.
Dan jika ada yang sedang memainkan api,
ingat bangsa ini sudah terlalu mahal membayar luka sejarah.
MERDEKA.
About the Author
