Di Balik Gejolak Ekonomi: Mengungkap Tiga Poros di Balik Upaya Destabilisasi Indonesia
Sumber: 98 Resolution Network – Haris Rusly Moti
Dalam beberapa waktu terakhir, perekonomian Indonesia dihadapkan pada gejolak yang terasa semakin nyata: nilai tukar rupiah yang terus melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tertekan, hingga munculnya berbagai narasi negatif yang beredar luas di masyarakat. Menurut pandangan 98 Resolution Network, yang disampaikan oleh pemrakarsanya Haris Rusly Moti, kondisi ini bukanlah semata-mata akibat kebijakan dalam negeri atau pergerakan pasar yang alami. Sebaliknya, ia menilai bahwa Indonesia sedang menghadapi sebuah “peperangan senyap” yang dirancang secara terstruktur untuk menciptakan ketidakstabilan nasional.
Haris menyebut gejolak yang terjadi sebagai bentuk serangan destabilisasi yang terkoordinasi. Ia menunjuk berbagai tagline dan narasi yang beredar seperti “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, hingga “Indonesia gelap” sebagai bagian dari strategi yang disusun dengan sengaja. Tujuan utamanya jelas: menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui narasi tersebut, diharapkan akan terjadi pelemahan nilai mata uang, penurunan indeks pasar saham, pelarian modal, hingga penyusutan cadangan devisa negara. Bahkan, ada upaya yang berusaha mengulang peristiwa krisis 1998 dengan merekayasa guncangan ekonomi agar memicu ketidakstabilan politik.
Namun, Haris meyakini bahwa upaya mengulang peristiwa 1998 tidak akan berhasil. Menurutnya, perbedaan mendasar terlihat dari kondisi geopolitik dunia yang kini telah berubah total. Jika pada tahun 1998 dunia masih bersifat unipolar di mana Amerika Serikat menjadi kekuatan utama yang sangat dominan, saat ini dunia telah memasuki era multipolar. Kekuasaan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang dulu sangat berkuasa mendikte kebijakan negara lain kini mulai melemah, seiring dengan runtuhnya Washington Consensus dan perubahan arah kebijakan global.
Lebih lanjut, Haris mengungkapkan bahwa ada tiga poros kekuatan utama yang merasa dirugikan dan berada di balik serangan serta kampanye negatif tersebut. Ketiga poros inilah yang disebutnya sebagai kekuatan “serakahnomic” atau ekonomi yang berlandaskan keserakahan:
Pertama, Oligarki Nasional. Kelompok ini selama puluhan tahun menikmati keuntungan besar dari penguasaan sumber daya alam, akses istimewa, dan praktik ekonomi yang tidak adil. Kebijakan yang diambil Presiden Prabowo—seperti pembentukan Danantara, penertiban lahan melalui Satgas PKH, kewajiban menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri selama satu tahun, hingga pemberantasan korupsi—secara langsung memangkas sumber keuntungan mereka. Ketika upaya memperkuat peran BUMN disebut sebagai “kapitalisme negara”, atau pengamanan kekayaan alam dianggap “mendistorsi pasar”, itu sesungguhnya adalah cara mereka menyudutkan kebijakan yang merugikan kepentingan pribadi mereka.
Kedua, Korporasi dan Aktor Multinasional. Kelompok ini selama ini mendapatkan keuntungan besar dari sistem yang membiarkan impor berlebihan, lemahnya pengawasan, dan aliran modal yang bebas keluar masuk. Ketika pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan, hal ini secara langsung merugikan kartel impor yang selama ini menguasai pasar. Setiap kebijakan yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi pasti akan ditentang oleh mereka yang ingin Indonesia tetap menjadi pasar yang mudah dieksploitasi.
Ketiga, Negara Tetangga Tertentu. Haris menyebutkan bahwa sudah menjadi rahasia umum adanya negara kecil tetangga yang selama ini menjadi tempat penampungan uang dan aset hasil praktik ilegal serta perampokan kekayaan alam Indonesia. Negara ini sangat bergantung pada aliran dana dari luar, sehingga kebijakan yang memaksa devisa tetap berada di dalam negeri dan memburu aset hasil korupsi secara otomatis merugikan kepentingan mereka. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman kolonial, kekuatan asing sering kali memanfaatkan perpecahan dan ketidakstabilan untuk menguasai kekayaan negeri ini, dan pola yang sama terlihat berulang hingga saat ini.
Menariknya, ketiga poros ini memiliki cara pandang yang sama terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat. Upaya pemerintah untuk mengefisienkan anggaran, membangun sekolah, menyediakan makanan bergizi gratis, membantu nelayan, hingga memberikan subsidi pupuk sering kali dicap sebagai pemborosan atau kebijakan yang tidak produktif. Bagi mereka, uang negara seharusnya berputar di lingkaran bisnis mereka, bukan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
Meskipun demikian, Haris juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah belum sempurna. Masih terdapat kelemahan teknis dan masih banyak pejabat yang belum sepenuhnya meninggalkan pola pikir lama yang menganggap jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Namun, ia menekankan bahwa hal ini berbeda dengan upaya sengaja mengguncang negara. Komitmen Presiden Prabowo yang memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan BPKP, serta mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, menjadi bukti bahwa arah perubahan telah dimulai.
Pesan penting yang disampaikan adalah agar masyarakat, pengamat, dan mahasiswa yang kritis tidak mudah terperangkap narasi yang disusun sedemikian rupa. Jangan menganggap gejolak ekonomi ini murni terjadi karena kebijakan pemerintah, tanpa melihat kekuatan besar yang merasa dirugikan dan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Di tengah peperangan ekonomi yang tidak terlihat ini, kewaspadaan dan persatuan menjadi kunci agar Indonesia tidak kembali menjadi objek yang dipermainkan oleh kepentingan asing dan kelompok serakah.
About the Author
