Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
“Seorang sahabat yang baik bukanlah yang selalu membenarkan, tetapi yang berani mengingatkan ketika arah mulai keliru.” Terinspirasi dari pemikiran Aristotle.
Belakangan ini kritik yang saya sampaikan terkait polemik Ade Armando dan persoalan distribusi ruang politik bagi relawan pendukung Prabowo Subianto menimbulkan beragam reaksi. Ada yang memahami substansinya, ada pula yang memilih melihatnya sebagai bentuk serangan terhadap pemerintah. Padahal sesungguhnya kritik tersebut lahir bukan karena kebencian, melainkan karena kekhawatiran.
Kekhawatiran bahwa basis pendukung Presiden perlahan mulai mengalami demoralisasi politik akibat munculnya perasaan tidak dianggap, tidak didengar, dan tidak memperoleh ruang yang proporsional setelah perjuangan panjang yang mereka lalui selama bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, relawan mungkin hanya dianggap mesin politik musiman yang bekerja saat pemilu. Tetapi bagi kami yang berada di lapangan sejak awal, relawan adalah kekuatan ideologis dan emosional yang menjaga keyakinan politik tetap hidup di tengah tekanan, fitnah, hoaks, hingga serangan opini yang terus menerus diarahkan kepada Prabowo. Ketika banyak pihak memilih menjaga jarak karena khawatir kalah, relawan tetap berdiri di garis depan. Mereka bergerak dengan biaya sendiri, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hubungan sosial demi menjaga semangat perjuangan tetap menyala. Karena itu, sangat wajar jika hari ini muncul pertanyaan di tengah akar rumput.
setelah kemenangan diraih, di mana posisi relawan yang sejak awal berjuang?
Pertanyaan ini muncul bukan semata karena persoalan jabatan, tetapi karena menyangkut rasa keadilan politik. Polemik yang menyeret nama Ade Armando sebenarnya hanya menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar. Ketika seorang pejabat publik yang berada di lingkar kekuasaan mengeluarkan opini sensitif terkait isu agama dan konflik sosial seperti Poso dan Ambon, publik tentu akan mengaitkannya dengan pemerintah. Sebagai Komisaris BUMN, kehati-hatian dalam berbicara seharusnya menjadi kewajiban moral dan politik.
Saya memandang setiap orang berhak memiliki pendapat, termasuk dalam membela Presiden ke 7 Joko Widodo atau warisan politik tertentu. Namun argumentasi yang dibangun harus tetap sehat dan tidak memantik emosi kelompok masyarakat yang sensitif terhadap isu agama. Sebab ketika polemik muncul, yang terkena dampaknya bukan hanya individu yang berbicara, tetapi juga pemerintahan Prabowo Subianto secara keseluruhan. Yang kemudian menjadi ironi adalah ketika banyak figur yang kini berada di posisi strategis justru tidak terlihat saat Prabowo menghadapi serangan politik sejak dilantik. Sebaliknya, relawan-relawan yang sejak awal berjuang malah merasa hanya diminta terus bersabar dan ikhlas.
Narasi besar “Relawan Prabowo-Gibran” pada akhirnya juga memunculkan persoalan tersendiri. Klaim penyatuan itu membuat publik seolah melihat semua relawan memperoleh porsi yang sama dalam pemerintahan. Padahal di lapangan, banyak relawan Prabowo hasil migrasi dari kelompok yang lebih dekat dengan kekuasaan sebelumnya justru lebih dominan mengisi ruang-ruang strategis. Situasi inilah yang perlahan menimbulkan demoralisasi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka militansi akar rumput akan melemah. Relawan akan merasa bahwa loyalitas tidak lagi memiliki nilai politik yang nyata. Dan ketika rasa kecewa mulai tumbuh di tingkat bawah, efeknya tidak akan terlihat hari ini saja, tetapi bisa berdampak panjang terhadap soliditas politik pemerintahan ke depan. Karena itu saya memandang perlu adanya keseimbangan yang jelas dalam distribusi posisi strategis, termasuk kursi komisaris BUMN. Harus ada formula yang adil antara kader partai, relawan Prabowo, relawan Jokowi, maupun relawan Gibran. Jangan sampai relawan yang sejak awal mempertahankan perjuangan hanya menjadi penonton setelah kemenangan diraih.
Kritik yang saya sampaikan sesungguhnya adalah alarm. Agar pemerintah tidak kehilangan energi moral dari basis pendukungnya sendiri. Alarm agar para pengambil keputusan memahami bahwa relawan bukan hanya alat mobilisasi politik saat pemilu, tetapi aset sosial dan kekuatan akar rumput yang menentukan stabilitas dukungan jangka panjang.
Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik, termasuk kritik dari dalam barisan pendukung sendiri. Sebab loyalitas sejati bukan hanya tentang membela pemerintah saat dipuji, tetapi juga keberanian mengingatkan ketika muncul kebijakan atau situasi yang berpotensi melukai perasaan para pejuangnya. Dan jika hari ini kritik semacam itu justru dibalas dengan tekanan, intimidasi digital, atau serangan opini, maka itu menjadi tanda bahwa sebagian pihak mulai sulit membedakan antara kritik konstruktif dan permusuhan politik.
Padahal kritik yang lahir dari loyalitas sering kali jauh lebih jujur dibanding pujian yang lahir karena kepentingan.
About the Author
