Antara Mitos Perjuangan dan Realitas Kekuasaan
Dalam lanskap politik Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak lama membangun identitas sebagai “partai wong cilik” sebuah klaim moral yang menempatkan dirinya di sisi rakyat kecil. Namun, dalam perspektif filsafat politik, setiap klaim moral selalu diuji oleh praksis. Pertanyaannya: apakah PDIP masih setia pada esensi perjuangan, atau justru terjebak dalam simulakra meminjam istilah Jean Baudrillard yakni citra perjuangan yang direproduksi tanpa substansi?
Sejarah menunjukkan PDIP pernah berhasil melahirkan figur populis seperti Joko Widodo, yang tampil sebagai simbol kesederhanaan dan harapan rakyat. Namun, relasi yang kemudian retak justru mengungkap paradoks internal: antara idealisme kaderisasi dan realitas pragmatisme kekuasaan. Dalam konteks ini, politik tidak lagi menjadi ruang etis, melainkan arena kalkulasi kepentingan.
Kegagalan figur-figur tertentu, termasuk eksperimentasi politik melalui tokoh seperti Tri Rismaharini, menandai krisis representasi. Rakyat tidak hanya menilai retorika, tetapi juga konsistensi antara janji dan realisasi. Ketika kepercayaan publik tergerus, jargon “perjuangan” berisiko menjadi sekadar simbol kosong.
Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo Subianto menghadirkan corak berbeda. Dalam kerangka filsafat realisme politik, Prabowo menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan terstruktur dalam menjaga stabilitas nasional. Ia tidak semata bermain dalam simbolisme populis, tetapi berusaha membangun legitimasi melalui kekuatan institusi, konsolidasi nasional, serta keberanian mengambil keputusan strategis di tengah ketidakpastian global.
Keunggulan Prabowo terletak pada kemampuannya memadukan nasionalisme dengan pragmatisme yang terukur. Ia memahami bahwa negara tidak hanya membutuhkan retorika keberpihakan, tetapi juga keberanian untuk mengeksekusi kebijakan yang berdampak nyata. Dalam hal ini, ia lebih mendekati konsep phronesis Aristoteles kebijaksanaan praktis yang berakar pada tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
Akhirnya, rakyat sebagai subjek politik tidak lagi mudah terpesona oleh narasi historis semata. Kesadaran publik telah bergerak dari romantisme perjuangan menuju evaluasi rasional terhadap kinerja. Dalam dialektika ini, partai politik termasuk PDIP dituntut untuk kembali pada esensi: apakah benar menjadi alat perjuangan rakyat, atau sekadar kendaraan kekuasaan.
Sejarah akan mencatat, bukan siapa yang paling lantang mengklaim perjuangan, tetapi siapa yang paling konsisten mewujudkannya.
About the Author
