Gunungan Uang dan Jeritan Nurani Bangsa
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Penampakan gunungan uang senilai Rp11,4 triliun yang berhasil masuk ke kas negara bukanlah sekadar tontonan visual yang mengundang decak kagum. Bagi saya, itu adalah simbol yang sangat kuat simbol dari betapa dalamnya luka bangsa ini akibat praktik perampokan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama bertahun-tahun.
Kita tidak sedang berbicara tentang angka kecil. Triliunan rupiah itu bukan sekadar nominal, melainkan representasi dari hak rakyat yang dirampas. Itu adalah sekolah yang tidak terbangun, rumah sakit yang tidak berdiri, jalan desa yang tetap rusak, serta jutaan harapan masyarakat kecil yang terabaikan.
Sudah berkali-kali publik disuguhi pemandangan serupa tumpukan uang hasil sitaan, aset yang dikembalikan, hingga penguasaan kembali wilayah negara yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Namun, justru dari situlah kita harus jujur melihat kenyataan bahwa negeri ini pernah, dan mungkin masih, berada dalam cengkeraman kekuatan besar yang bekerja di luar kepentingan rakyat.
Saya menyebutnya sebagai persekongkolan gelap antara oligarki hitam, mafia ekonomi, dan oknum birokrat penghianat. Mereka bukan hanya merusak sistem, tetapi juga merusak akhlak bangsa. Mereka mengubah nilai-nilai luhur menjadi sekadar alat transaksi, dan menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri.
Inilah yang membuat saya berpendapat bahwa persoalan bangsa ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral. Ketika keserakahan menjadi budaya, dan oportunisme menjadi kebiasaan, maka kehancuran tinggal menunggu waktu.
Namun di tengah kondisi tersebut, saya melihat adanya upaya serius dari negara untuk bangkit dan melakukan koreksi besar. Kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini menunjukkan arah yang jelas mengembalikan kedaulatan negara atas aset dan sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh kepentingan tertentu.
Langkah nasionalisasi, penertiban kawasan hutan, penindakan terhadap pelanggaran di sektor pertambangan dan perkebunan, serta penguatan penegakan hukum adalah bagian dari upaya menyelamatkan Indonesia dari kebocoran yang selama ini terjadi.
Tentu saja, langkah ini tidak mudah. Setiap upaya perubahan pasti akan menghadapi perlawanan. Mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan dengan berbagai cara, termasuk melalui pembentukan opini publik yang menyesatkan.
Kita melihat bagaimana narasi-narasi negatif terus dibangun. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol demokrasi justru dalam banyak kasus berubah menjadi alat untuk menebar kebencian. Pemerintah diserang tanpa solusi, dituduh tanpa dasar yang kuat, bahkan difitnah demi menjaga kepentingan kelompok tertentu.
Negara tidak anti kritik. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang menawarkan jalan keluar, bukan sekadar menyulut emosi. Kritik yang membangun adalah kritik yang berpihak pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Yang menjadi persoalan hari ini adalah munculnya pola kritik yang sistematis untuk membentuk persepsi negatif secara masif. Targetnya jelas menurunkan kepercayaan masyarakat, menciptakan instabilitas, dan pada akhirnya menggagalkan agenda besar penyelamatan negara.
Padahal, jika kita jujur melihat, bangsa ini sedang berusaha bangkit. Negara sedang berusaha menarik kembali apa yang menjadi haknya. Dari kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, dari tambang yang dieksploitasi tanpa aturan, dari pajak yang tidak dibayarkan, hingga dari praktik korupsi yang merajalela.
Proses ini tidak instan. Tidak bisa selesai dalam hitungan bulan. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan dukungan rakyat.
Kami percaya, apa yang kita lihat hari ini termasuk gunungan uang Rp11,4 triliun itu hanyalah permulaan. Di balik itu, masih banyak potensi kerugian negara yang harus dipulihkan. Masih banyak aset yang harus dikembalikan. Dan masih banyak pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Namun, Kami juga yakin bahwa perubahan ini hanya akan berhasil jika ada kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga harus ikut mengawal, mengawasi, dan mendukung langkah – langkah yang berpihak pada kepentingan nasional. Sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sekaligus bagian dari gerakan relawan yang sejak awal mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, Kami menyatakan komitmen untuk berdiri di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan ini.
Kami tidak buta terhadap kekurangan. Kami juga tidak menutup mata terhadap kritik. Namun, kami memilih untuk berada di sisi perjuangan bukan di sisi mereka yang hanya ingin meruntuhkan tanpa menawarkan solusi.
Bangsa ini terlalu besar untuk dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Indonesia bukan milik oligarki. Indonesia bukan milik mafia. Indonesia adalah milik rakyat.
Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton. Sudah saatnya kita mengambil peran. Kita harus berani mengatakan bahwa praktik-praktik lama yang merugikan negara tidak boleh lagi dibiarkan.
Kita harus mendukung setiap upaya penegakan hukum yang adil. Kita harus mengawal setiap kebijakan yang bertujuan menyelamatkan aset negara. Dan kita harus melawan setiap bentuk disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Perjuangan ini bukan hanya tentang hari ini. Ini tentang masa depan. Tentang generasi yang akan datang. Tentang apakah mereka akan mewarisi negara yang kuat dan berdaulat, atau negara yang terus dirongrong oleh kepentingan sempit.
Gunungan uang itu adalah pengingat. Pengingat bahwa kita pernah lalai. Pengingat bahwa kita pernah membiarkan ketidakadilan terjadi. Tetapi juga pengingat bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya.
Dan saya memilih untuk percaya bahwa dengan persatuan, keberanian, dan komitmen yang kuat, Indonesia akan mampu bangkit dan berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
Bersama rakyat, kita kawal. Bersama rakyat, kita jaga. Untuk Indonesia yang lebih baik.
About the Author
